Gelar Aksi Peringatan September Hitam, Mahasiswa Tagih Janji Jokowi Penuntasan Kasus HAM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puluhan mahasiswa menggelar aksi peringatan September Hitam di kawasan Flyover, Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (18/9/2024) sore.

Demonstran yang berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Antasari Banjarmasin itu menyuarakan kasus pelanggaran HAM di masa silam.

Mereka menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat saat Pemilu 2014 lalu.

“Pak Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kami terus tuntut janji tersebut,” tegas koordinator aksi, Syahri Mahmudi.

Sementara itu, Ketua Dema FEBI UIN Antasari Banjarmasin Husein Fakhrezi mengatakan, peringatan September Hitam sebagai refleksi kepada masyarakat agar tak lupa dengan sederet kasus pelanggaran HAM di masa silam.

“Kita akan terus mengingatkan masyarakat bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang belum jelas penyelesaiannya,” ujar Husein.

Ya, September Hitam diperingati oleh kalangan aktivis karena banyak peristiwa HAM yang terjadi di bulan ini.

Mulai dari tragedi pembantaian 1965-1966, tragedi Tanjung Priok 1984, tragedi Semanggi II 1999, Pembunuhan Munir 2004, hingga brutalitas aparat dalam aksi Reformasi Dikorupsi yang baru saja terjadi 2019 lalu.

Peristiwa yang terjadi di September tersebut kemudian oleh Kontras disebut sebagai September Hitam.

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu belum menemui titik terang dan utang pemerintah untuk keadilan kepada keluarga korban.

Melalui September Hitam, para aktivis ingin mengingatkan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selain soal kasus HAM, para demonstran sore itu juga menyinggung polemik yang menyeret Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel Muhammadun.

Seperti diketahui, Muhammadun belakangan menjadi sorotan publik karena diduga melakukan tindakan nir etika.

Mahasiswa menuntut Pemerintah Provinsi Kalsel agar menunjuk kepala dinas atau SKPD, sesuai kompetensi. (msr)