Tak Betah Jadi Pejabat? Komeng Akui Tidak Paham Tugasnya di Komite II DPD RI Tentang Pertanian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum genap sebulan jadi pejabat, Komeng terkesan kurang sreg dengan pekerjaan barunya.

Bukan soal jabatannya sebagai seorang senator, namun terkait tugas yang diberikannya di lembaga tersebut.

Pasalnya diketahui, meski berlatarbelakang sebagai seorang seniman dan pelawak, namun Komeng kini ditugasi di Komite II DPD RI.

Komite II DPD RI diketahui memiliki tugas dan fungsi mengawal pembangunan dan kebijakan pemerintah di bidang pertanian dan perkebunan.

Ini tentu jauh dari bidang dan keahlian Komeng sebelumnya.

Pesan tersirat Komeng yang seolah memprotes kebijakan pimpinan DPD RI itu terekam dalam unggahan di media sosial.

"Assalamualaikum, ini dapil saya di Jabar nih. Kebanyakan emak-emak. Tahu sendiri kan mulut emak-emak kan paling sakti di dunia," kata Komeng dilansir dari Tiktok @bpsdi.dpdri, pada Kamis (10/10/2024). 

Baca juga: Pakai Setelan Adat Jawa, Potret Celine Evangelista dan Aan Story Pamer Cincin Picu Reaksi Nikmir

Komeng pun seolah bingung harus bagaimana bekerja di tempat yang bukan bidangnya.

"Ini sebenarnya komitenya ini seni budaya, tapi saya habis dijenggutin jadi saya masuk ke komite dua yang saya tidak memahami. Ada soal pertanian tadi kan," kata Komeng. 

Namun kata Komeng, pimpinan DPD RI hanya memintanya untuk belajar dengan cepat bidang pertanian yang ditugaskan kepadanya. 

Komeng kemudian mengaku bingung harus belajar kemana sesuatu yang tidak dipahaminya.

"Tadi pimpinan bilang itu harus mempelajari yang cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar ke mana? Terima kasih," kata komedian yang baru pertama kali terjun ke politik dan pemerintahan ini.

Netizen pun menganggap pernyataan Komeng sebagai bentuk kritik terhadap Ketua DPD RI yang menempatkan anggota tidak pada bidangnya. 

“itu bentuk protesnya Komeng, dia tujuannya masuk komisi seni budaya sesuai bidangnya tapi ditaruhnya di komisi pertanian dan disuruh belajar dengan cepat pertanyaan belajar kmn itu adalah itu bentuk kritik,” tulisnya.

Seperti lembaga legislatif lainnya, DPD RI juga memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapan DPD RI di antaranya yakni Komite.