Nasional

Bakal Ada Ujian Nasional Lagi? Menteri Pendidikan Prof. Abdul Mu'ti Minta Bersabar

Prof. Mu'ti juga masih melakukan kajian apakah perlu ada UN atau ujian dalam bentuk lain yakni Asesmen Nasional (AS).

Editor: Rahmadhani
FOTO KEPSEK SMK MAESTRO AMURI UNTUK BPOSTGROUP
Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UBNK) hari pertama SMK Maestro Islamic School Jalan Cempaka Besar, Mawar, Banjarmasin, Tengah, Kota Banjarmasin, Kalsel, pelajaran Bahasa Indonesia, Senin (18/3/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya akan mendengarkan pendapat banyak pihak terkait perlu tidaknya pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Sampai saat ini juga, Prof. Mu'ti juga masih melakukan kajian apakah perlu ada UN atau ujian dalam bentuk lain yakni Asesmen Nasional (AS).

"Sabar dulu kami masih terus melakukan pengkajian supaya kebijakan kami tentang ujian nasional apakah namanya tetap sama itu atau asesmen seperti yang ada sekarang," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (23/10/2024).

"Dan kami juga menangkap banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana respons publik," lanjut dia.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 185-186 Formative Test Part 2

Baca juga: Pilih Kejar Prestasi daripada Cowok, Sosok Siswi SMAN 7 Banjarmasin Koleksi Ratusan Penghargaan

Prof. Mu'ti mengatakan, ia juga berharap para praktisi pendidikan bisa lebih banyak terlibat dalam memberikan saran-saran kebijakan Kemendikdasmen.

Sebab, menurut dia, sekuat apapun pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tanpa dukungan dari masyarakat sebagai penyelenggara dan juga sebagai pengguna jasa pendidikan.

"Ini yang kita sebut dengan pendekatan gotong royong atau pendekatan semesta partisipatif," ucap Prof. Mu'ti.

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," tandas Mu'ti.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim yakin, dengan dilantiknya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ia juga yakin, Prabowo-Gibran akan melanjutkan semua capaian baik yang sudah berhasil diraih selama kepemimpinannya sebagai Mendikbud Ristek.

"Saya yakin peningkatan kualitas dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia yang telah kita capai akan berlanjut pada periode pemerintahan 2024-2029," pungkas Nadiem.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved