Kurangi Perjalanan Dinas,  Pemprov Kalsel Anggarkan 30 Persen APBD untuk Makan Gratis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai dibahas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Ini karena pemerintah pusat juga akan membebankan anggaran pelaksanaannya pada 2025 kepada pemerintah daerah.

Hal tersebut tertuang dalam paparan Sosialisasi Arah Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pembahasan program pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia ini dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dalam rapat, Sabtu (9/11).

Baca juga: Dilantik Senin, Ini Sosok Pengganti Rozy Maulana Eks Ketua KPU Banjarbaru

Baca juga: Tangkap Buaya Berkeliaran di Pantai Pagatan Tanbu, Dua Jenis Perangkap Dipasang di Tiga Titik Ini

Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, Pemprov Kalsel berencana mengalokasikan sekitar 30 persen dari APBD guna mendukung implementasi program makan bergizi gratis.

Kendati anggaran ini cukup besar, Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar menegaskan Pemprov tidak merasa terbebani. “Kami menyesuaikan anggaran dengan mengutamakan rasionalisasi kegiatan yang tidak langsung berdampak pada prioritas nasional, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang bisa ditunda,” katanya.

Roy menyatakan pihaknya akan memfokuskan anggaran untuk program yang langsung berkontribusi pada ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program prioritas lainnya.

Dalam upaya rasionalisasi anggaran ini, Pemprov Kalsel juga berfokus pada pengurangan perjalanan dinas luar daerah yang dianggap kurang mendesak.

Sebagai gantinya, kegiatan yang dapat dilakukan di dalam daerah, seperti rapat dan koordinasi antar lembaga, akan tetap dilaksanakan, dan ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada perekonomian lokal.

Menurut Roy, pengurangan anggaran untuk kegiatan seperti perjalanan dinas dan rapat internal ini tidak hanya berlaku bagi Pemprov Kalsel, tetapi juga bagi Anggota DPRD Kalsel.

Tujuannya memastikan penggunaan anggaran yang lebih efi sien dan mendukung pencapaian visi Prabowo--Gibran dalam memperkuat ketahanan nasional.

Di sisi lain, Roy juga menegaskan Pemprov Kalsel masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait detail pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah.

Meski begitu, pihaknya tetap memastikan alokasi 30 persen anggaran yang dirasionalisasi akan diprioritaskan untuk mendukung program ini, serta program--program prioritas lainnya.

“Anggaran yang akan digunakan sudah kami hitung, tetapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Yang jelas, kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif tanpa membebani anggaran daerah,” tuturnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Riki).