Berita Banjarmasin

Pasca OTT KPK, Pemprov Kalsel segera Lelang Jabatan Kadis PUPR

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong.

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Edi Nugroho
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
Suasana kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan di Banjarbaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong.

SKPD yang menjadi prioritas pada lelang jabatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa pengisian jabatan ini mendesak.

Mengingat pentingnya peran Kepala Dinas PUPR dalam penandatanganan kontrak kerja untuk proyek infrastruktur tahun anggaran 2025.

Baca juga: Petakan TPS Rawan Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Batola Lakukan Mitigasi Risiko  

Baca juga: Bawaslu Batola Luncurkan Pemetaan TPS Rawan, Fokus pada Pengawasan Tahapan Tungsura  

"Kami utamakan pengisian jabatan ini agar pekerjaan tidak terganggu atau tertunda," ujarnya, Kamis (21/11/2024) di Banjarmasin.

Proses lelang jabatan eselon II di Pemprov Kalsel saat ini menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain Dinas PUPR, beberapa jabatan tinggi pratama lain juga kosong, seperti Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Badan Pengembangan SDM, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

"Kami mengusulkan semua jabatan kosong untuk dilelang, tetapi Dinas PUPR menjadi prioritas utama karena terkait infrastruktur," tegas Roy.

Pemprov berharap pengisian jabatan ini segera rampung agar program pembangunan berjalan sesuai jadwal.

Untuk pengingat, kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR Kalsel imbas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober lalu.

Ahmad Solhan yang saat itu menjadi Kadis PUPR Kalsel ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada tiga proyek.

Setelah OTT tersebut, jabatan Kepala Dinas PUPR Kalsel kosong dan sementara diisi oleh Pelaksana Harian (Plh), Andre Fadli.

Sedangkan untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan, kekosongannya lantaran Raudatul Jannah alias Acil Odah mundur, demi maju sebagai calon Gubernur Kalsel 2024.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved