Petakan TPS Rawan Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Batola Lakukan Mitigasi Risiko  

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Menjelang dilaksanakannya pemungutan suara Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada 27 November, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala (Batola) secara intensif melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan. 

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dan kendala teknis yang dapat mengganggu proses pemilu yang demokratis.

Ketua Bawaslu Batola, Muhammad Syaifi, menyebutkan bahwa identifikasi TPS rawan ini dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya dan bertujuan memitigasi potensi masalah. 

“Sebanyak 17 indikator TPS rawan telah kami identifikasi. Beberapa di antaranya melibatkan kendala logistik, jaringan, hingga potensi gangguan keamanan,” ujar Syaifi, Kamis (21/11/2024).

Baca juga: Masuk ke Pemilih Muda, KPU Gandeng Stand Up Indo untuk Sosialisasi Pilkada Banjarmasin 2024

Baca juga: KPU Targetkan Pemilih Capai 90 Persen pada Pilkada HST 2024 

Dari pemetaan yang melibatkan 201 Pengawas Pemilu di 17 kecamatan, ditemukan sejumlah TPS dengan potensi kerawanan, seperti:

 • 178 TPS terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (meninggal dunia atau berubah status menjadi TNI/Polri).

 • 181 TPS mencatat adanya pemilih pindahan (DPTb).

 • 77 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.

 • 301 TPS melibatkan pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.

 • 47 TPS menghadapi kendala jaringan internet.

Selain itu, terdapat juga 14 TPS dengan riwayat kekurangan atau kelebihan logistik, 4 TPS sulit dijangkau secara geografis, serta 3 TPS berada di wilayah rawan bencana.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Bawaslu Batola telah menyiapkan sejumlah strategi, seperti melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, menyediakan posko pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara offline dan online, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan akurasi data pemilih.

“Kami juga menekankan pentingnya kerja sama dengan KPU, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis,” tambah Syaifi.

Baca juga: Jelang Pemungutan Suara, Bawaslu Kalsel Ingatkan Potensi Gangguan Pilkada

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Bawaslu berharap potensi masalah yang teridentifikasi dapat diminimalisir. 

“Kami ingin memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan,” katanya.

Berdasarkan hasil pemetaan, Bawaslu memberikan beberapa rekomendasi kepada KPU Batola, termasuk memastikan distribusi logistik tepat waktu dan mencatat data pemilih secara akurat, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mencegah gangguan di TPS rawan.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)