Kadin Kalsel Minta Calo Sertifikat Halal Ditindak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan H Aftahudin, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalsel, menyatakan pelaku usaha sebenarnya sangat sadar penting dan wajibnya memiliki sertifikat halal, apalagi yang berkaitan dengan kuliner.  

“Untuk pemasaran atau promosi di tingkat lokal apalagi hingga ekspor, sertifikat halal sangat diperlukan,” tegasnya, Senin (10/2).

Dengan memiliki sertifikat halal, produk lebih memberikan keyakinan kepada konsumen. Apalagi untuk bisa mengikuti proyek makanan bergizi gratis, sertifikat halal sangat diperlukan.

“Hanya yang menjadi kendala pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal adalah persyaratan yang masih dianggap terlalu sulit, bahkan untuk mencari informasi. Malah masih ada calo yang bermain mempersulit pelaku usaha,” ungkap Aftahudin.

Baca juga: 59.486 UMKM Kalsel Belum Sertifikasi Halal, Kemenag Buka Suara

Baca juga: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Terbuka Bagi Lulusan D3, Cek Syarat dan Kualifikasinya

Dia berharap pihak berwenang lebih gencar melakukan sosialisasi, menindak tegas percaloan dengan melarang keras pengurusan sertifikat melalui orang lain.

Upaya membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan sertifikat halal dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Sebanyak 45 UMKM telah menjalani proses sertifikasi. Sebanyak 10 UMKM telah menerima sertifikat pada 2022, 10 pada 2023. Sedangkan 25 pelaku usaha lainnya masih berproses sejak 2024.

Kepala Bidang Perindustrian Ely Rahmah, dikonfirmasi pada Senin, menjelaskan untuk memfasilitasi pelaku usaha kecil pihaknya bekerja sama dengan Kantor Kementeria Agama HST. “Data pelaku UMKM yang mengurus sertifikat halal juga ada di Kemenag. Khususnya yang mengurus secara mandiri, kami tidak memiliki datanya,” kata Ely.

Dijelaskannya, Dinas Pedagangan terus mendorong industri kecil menengah memiliki sertifikat halal. Baik melalui program pemerintah maupun secara mandiri dengan melakukan sosialisasi melalui media soaial seperti Instagram Disdag HST

“Untuk pemilik usaha yang sudah difasilitasi dibantu sepenuhnya biaya pelatihan dan biaya sertifikat halalnya,” tambah Ely.

Biaya sertifikasi halal per produk Rp 1,6 juta.  Disebutkan, jumlah UMKM di HST sampai 2025 ada 19 ribuan unit, dengan jumlah industri kecil menengah 4.451 unit, tersebar di seluruh kecamatan di HST.

Tuti Isnani, yang memproduksi aneka makanan olahan dengan merek Camilan Mba Tutut, mengatakan dua di antara enam produknya sudah memiliki sertifikat halal. Produk itu yakni keripik keladi dan crispy ikan saluang. Sedangkan kerupuk seblak, kerupuk acan, kerupuk jengkol dan keripik tempe belum. “Rencana mau saya buatkan sertifikat halalnya, kalau ada program gratis lagi,” kata warga HST ini.

Untuk mengurus sendiri, kata Tuti, mau tidak mau akan diakukan karena wajib, namun dilakukan bertahap. “Untuk produk kerupik keladi difasilitasi secara gratis oleh Dinas Perdagangan HST. Sedangkan untuk crispy ikan seluang difasilitasi PT Telkom melalui program Rumah Kreatif. Alhamdulillah tak ada pungutan apapun,” katanya.

Mengenai biaya jika mengurus secara mandiri, Tuti menyatakan belum mengetahuinya.

Diakuinya, produk yang sudah bersertifikat halal mudah menembus ritel modern. Seperti keripik keladi dan crispy ikan saluang, yang dipasarkan ke Lotte Mart Banjarmasin.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar mencatat dari  26.062 Unit Pelaku Usaha (PU) baru 1.036 yang memiliki sertifikat halal.