Presiden Prabowo Subianto Temui Enam Pemred Media Nasional, Apa Isinya? Ini Kata Najwa Shihab

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan enam pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025).

Adapun momen pertemuan itu diunggah di akun Instagram pribadi Prabowo, @prabowo.

Sementara, para pemred yang hadir adalah Alfito Deannova Ginting (Pemred Detik), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), dan Retno Pinasti (Pemred SCTV).

Selain itu, adapula news anchor TVRI yang turut hadir yaitu Valerina Daniel sebagai moderator.

"Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan wawancara bersama tujuh jurnalis dari 7 grup media yang ada di Tanah Air," tulis Prabowo dalam unggahannya tersebut.

Baca juga: Ajudan Kapolri Pukul Jurnalis yang Liputan Lalu Ancam Akan Menempeleng, Jenderal Sigit Minta Maaf

Baca juga: Raih Doktor di Jepang, EM Guru Besar Farmasi UGM Resmi Dipecat karena Skandal Pelecehan Mahasiswi

Prabowo membeberkan bahwa dalam kesempatan tersebut, dirinya diwawancarai langsung oleh mereka. 

Dia berharap jawabannya dapat diterima oleh masyarakat luas. 

"Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara hari ini, semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua," ujar dia.

Pemred Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, mengungkapkan ada berbagai hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Salah satunya terkait penerapan tarif impor timbal balik atau reciprocal tarrifs yang beberapa waktu lalu diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Diketahui, Indonesia turut terimbas kebijakan Trump tersebut yaitu tarif impor yang diberlakukan mencapai 32 persen.

"Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak, mulai dari isu geo ekonomi, karena pertama terkait dengan kenaikan tarif Trump," ujar Sutta, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Sutta juga mengungkapkan adanya pembahasan soal komunikasi publik para pejabat yang dianggap Prabowo masih banyak kekurangan.

Selain itu, adapula pembahasan soal isu-isu domestik seperti politik dan ekonomi dalam negeri.

"Kemudian ada isu-isu domestik, persoalan politik, ekonomi. Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi, apa yang dilakukan pemerintah ini terhadap seluruh pemangku kepentingan di negeri ini dirasa masih banyak kekurangan," katanya.

Prabowo Diwawancarai 6 Pemred selama 3 Jam

Sementara, Founder Narasi, Najwa Shihab, mengungkapkan wawancara terhadap Prabowo dilakukan selama tiga jam dari pukul 09.00-12.00 WIB.

Padahal, kata Najwa, wawancara hanya dijadwalkan selama dua jam.

Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut, tidak ada daftar pertanyaan yang disodorkan sebelumnya kepada Prabowo.

Najwa menuturkan bahkan dirinya dan pemred lainnya saling tidak mengetahui terkait pertanyaan yang akan diajukan.

"Banyak banget (yang ditanya). Itu yang saya harus saya sampaikan bahwa dari awal tidak ada list pertanyaan yang harus diserahkan. 

"Jadi, betul-betul ini pertanyaannya, bahkan sesama jurnalis kita tidak tahu akan saling nanya apa. Jadi, semua pertanyaan spontan, kita yang siapkan sendiri, tak perlu kirim list pertanyaan. Dan akhirnya yang ditanyakan beragam banget," kata Najwa, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, Najwa juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut diinisiasi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo.

Adapun pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pemred dengan Prabowo yang juga sempat digelar beberapa waktu sebelumnya.

Najwa pun membeberkan perbedaan antara pertemuan hari ini dengan sebelumnya di mana dalam pertemuan kali ini, Prabowo berkenan agar pernyataannya dipublikasikan ke publik atau on the record.

Sementara, kata Najwa, pada pertemuan sebelumnya, Prabowo meminta agar pernyataannya tidak dikutip atau off the record.

Jadi, sebenarnya ini tuh follow up dari pertemuan pemred di Hambalang pas sebelum bulan puasa lalu itu. Yang ramai-ramai. Tapi, kan ketika itu off the record. Dan kemudian memang dalam pertemuan itu sempat terlontar bahwa pertemuan membahas isu-isu publik ya perlu on the record," ujar Najwa.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews