Program Sekolah Rakyat Bergulir, Pemerhati Pendidikan dari ULM: Jangan Sampai Bentuk Kluster Baru

BANARJARMASINPOST.COID-Pemerhati pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Reja Pahlevi, menilai Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat memang memiliki niat baik. Namun, menurutnya, perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menciptakan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Reja, program ini pada dasarnya bertujuan positif yakni meningkatkan partisipasi pendidikan khususnya bagi anak-anak miskin dan mereka yang mengalami kemiskinan ekstrem. “Sasaran program ini jelas, yaitu anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Secara ide, ini bagus,” ucapnya, Rabu (16/4).

Namun di sisi lain, ia mengkhawatirkan dampak sosial yang bisa timbul di kemudian hari. “Jangan sampai program ini malah membentuk kluster baru dalam dunia pendidikan kita,” ujarnya.

Reja merujuk pada sejarah pendidikan kolonial yang memisahkan anak-anak berdasarkan latar belakang sosial dan rasial. “Dulu ada sekolah untuk keturunan Belanda, Cina dan pribumi. Sekolah Rakyat saat ini jangan sampai mengulang sejarah itu, di mana anak-anak miskin hanya ditempatkan dalam sistem khusus yang terpisah dari sekolah reguler,” jelasnya.

Ia menekankan program tersebut bisa memunculkan stigma baru bahwa Sekolah Rakyat adalah “tempatnya anak-anak miskin”, sehingga bisa memperkuat eksklusi sosial. “Bisa jadi anak-anak dari program ini kesulitan diterima di masyarakat atau bahkan tersisih dalam sistem pendidikan lanjutan,” tambahnya.

Reja juga mempertanyakan keputusan pemerintah yang langsung membuat lembaga sekolah baru dengan anggaran lintas kementerian yang besar, alih-alih memperkuat skema pendidikan yang sudah berjalan. “Kenapa tidak digunakan saja untuk memperbesar beasiswa atau memperkuat sekolah-sekolah reguler agar lebih inklusif?”ujarnya.

Ia menyoroti banyak sekolah reguler di daerah yang masih rusak atau kekurangan fasilitas dasar. “Ini jadi pertanyaan besar. Di satu sisi pemerintah membangun sekolah baru, di sisi lain sekolah eksisting masih banyak yang tak layak,” kritiknya.

Reja menekankan pentingnya partisipasi komunitas pendidikan lokal dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kesetaraan. “Pendidikan seharusnya menyatukan, bukan memisahkan,” ujarnya.

Di satu sisi, Reja juga mengaku menanti wujud kurikulum yang diterapkan pada Sekolah Rakyat. Meski standar kompetensi, Reja berharap tidak ada perbedaan kualitas pendidikan, baik infrastruktur maupun pengajaran.

“Seandainya ada perbedaan, ini akan menjadi persoalan yang baru, memunculkan diskriminasi dan pandangan bahwa kita akan kembali ke zaman kolonial,” tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/muhammad syaiful riki)