Heboh Kasus Ada Perusahaan Potong Gaji Karyawan Jika Salat Jumat, Menag Nasaruddin Umar Buka Suara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Heboh kasus perusahaan milik Jan Hwa Diana yang kabarnya memotong gaji karyawan yang salat Jumat ditanggapi Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Kini, Kemenag menelusuri perusahaan yang diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan salat jumat lebih dari 20 menit.

Memang, perusahaan milik Jan Hwa Diana memang menjadi sorotan, mulai dari kasus dugaan penahanan ijazah karyawan hingga soal pemotongan gaji jika salat jumat.

Hingga saat ini, memang belum ada laporan resmi soal dugaan pelanggaran tersebut.

"Saya akan pelajari (cek kasusnya)," ujarnya saat ditemui media di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

Baca juga: Warga Kelayan B Banjarmasin Berjibaku dengan Banjir untuk Salat Jumat, Warga: Tak Bisa Diprediksi

"Belum dapat ke saya itu laporannya," lanjut Nasaruddin.

Perusahaan UD Sentoso Seal yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan publik.

Dugaan ini pertama kali mencuat dari pengakuan para mantan pekerja dan segera menjadi perhatian media serta pemerintah.

Peter Evril Sitorus, salah satu mantan karyawan yang mulai bekerja pada akhir Desember 2024, mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui praktik pemotongan gaji tersebut beberapa minggu setelah bekerja.

"Meskipun saya bukan Muslim, saya tahu teman-teman yang Muslim harus menerima pemotongan gaji sebesar Rp 10.000 setiap kali mereka shalat Jumat," katanya.

Bagaimana Tanggapan Pemerintah?

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, menunjukkan reaksi yang lebih tegas.

Ia mengecam keras dugaan pemotongan gaji dan pelanggaran hak-hak pekerja di UD Sentoso Seal.

"Karena kan (kemungkinan) karyawan itu ada yang kadang-kadang mereka dikurung, ada kadang-kadang (kalau) sholat gajinya dipotong, seperti itu," ungkap Noel.

Menurut Noel, praktik seperti itu tidak hanya melanggar norma ketenagakerjaan, tetapi juga prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang.