Ada 4 Kasus Bullying di Program Dokter Spesialis, RSUD Ulin Banjarmasin Masuk Daftar Kemenkes

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, buka-bukaan terkait kasus bullying atau perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). 

Dari klaterisasi yang dilakukan, perundungan terjadi di Rumah Sakit Kemenkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), rumah sakit universitas, hingga rumah sakit swasta, dengan total 632 kasus.

Budi mengatakan, Kemenkes telah mengumpulkan data-data pengaduan sejak 2023, dengan data masuk sebanyak 2.668 laporan. “Jadi begitu kita buka di Juni 2023, pengaduan yang masuk itu 2.668. Irjen kami mencari yang benar-benar perundungan. Dari hasilnya kita simpulkan 632 itu perundungan,” kata Budi di Gedung DPR, Rabu (30/4) lalu.

Dan yang mengejutkan dari data tersebut, ternyata RSUD Ulin Banjarmasin masuk dalam daftar terjadinya kasus perundungan.

Baca juga: Kotabaru Juara Umum Kejurprov Aero Sport Kalsel, Fachruddin: Kita Akan Buktikan Lagi di Porprov 2025

Baca juga: Setelah Raih 3 Medali, Soni Siap Cetak Atlet Paralayang Muda di Banjarbaru

Bahkan ada nama lain yang muncul dalam daftar laporan adalah RS Lambung Mangkurat, dengan satu kasus.

Berdasar data Kemenkes, di RSUD Ulin Banjarmasin terdapat empat kasus perundungan dalam PPDS. Dalam daftar tersebut RSUD Ulin Banjarmasin berada di posisi enam, dibawah sejumlah RSUD lain. Adapun tertinggi kasus perundungan di klaster RSUD adalah RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dengan 31 kasus.

“Ini data-data yang masuk ke pengaduan kita dan sudah kita saring benar-benar sifatnya adalah bullying,” ucap Budi di depan Komisi IX DPR RI.

Menanggapi temuan itu, Direktur RSUD Ulin, dr Diauddin, menyatakan bahwa perundungan yang dimaksud berkaitan erat dengan sistem pendidikan kedokteran, yang menjadi domain Fakultas Kedokteran.

“Ini hubungannya dengan pendidikan dokter spesialis. Ada tim pendidikan yang di dalamnya juga dari RS, tapi ini lebih ke domain pendidikan. Jadi biar dari fakultas yang menanggapi,” katanya kepada BPost, Kamis (1/5).

Diauddin mengaku pernah mendengar adanya laporan, namun tidak secara rinci. Ia menduga kasus yang terjadi di RSUD Ulin tidak seberat di daerah lain.

Mengenai data ini, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Syamsul Arifin, menegaskan hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke fakultas maupun Satgas Anti Kekerasan yang dibentuk kampus. “Selain itu, kami juga belum tahu apa yang dimaksud dengan RS Lambung Mangkurat itu. Kami tidak memiliki rumah sakit pendidikan bernama itu,” ujar Syamsul saat dihubungi kemarin.

Syamsul mengakui bahwa beberapa waktu lalu memang sempat ada imbauan dari Kemekes untuk membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan, termasuk perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan PPDS.

FKIK ULM pun merespons dengan membentuk Satgas khusus, yang kini aktif melakukan sosialisasi kepada mahasiswanya.

“Tahun lalu memang ada satu atau dua orang yang mengundurkan diri, tapi kami tidak bisa memastikan apakah itu berkaitan dengan perundungan atau bukan. Karena tidak ada laporan resmi dan tidak ada kesaksian yang bisa diproses,” jelasnya.

Ia menegaskan, pihak kampus terbuka terhadap pengaduan dan siap menindaklanjuti jika ada bukti dan pelapor yang bersedia memberikan keterangan. FKIK ULM juga telah menyediakan saluran hotline khusus yang terhubung langsung ke Satgas kampus maupun universitas.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M Muslim mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari media. Ia mengatakan ingin meminta keterangan terlebih dulu dengan pihak rumah sakit.(sul/msr)