Ada Ulat di Menu Makan Bergizi Gratis, Wakepsek Sorot Kondisi Psikologis Siswa, Ini Sikap Disdikpora

BANJARMASINPOST.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan imbas bermunculannya masalah.

Seperti di Kota Yogyakarta, ada temuan ulat di menu MBG pada siswa.

Ini terjadi pada SMKN 4 Yogyakarta yang melaporkan bahwa menu MBG yang diterima dalam keadaan basi dan terkontaminasi ulat.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta, Widiatmoko Herbimo, mengungkapkan, sejumlah kendala telah ditemukan sejak pelaksanaannya.

"Baru aja ada kok itu (makanan basi), ulat itu 2 hari yang lalu," katanya pada Senin (5/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Meskipun jumlah makanan yang tidak layak konsumsi tidak banyak, terdapat juga masalah terkait ketidaklengkapan menu.

Baca juga: MBG Bermasalah Lagi, Kepsek di Wonorejo Alami Mual dan Muntah usai Santap Makan Bergizi Gratis

"Terus ada yang tidak lengkap misalnya ada tempe, tapi ada porsi lainnya tempenya ga ada," ujarnya.

"Hanya satu dua (makanan basi) tapi beda-beda ada nasinya, yang satu buahnya (busuk)," ujarnya menambahkan.

Ulat yang ditemukan tidak hanya ada di sayuran, tetapi juga di nasi, dan kasus serupa telah terjadi lebih dari sekali.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, pihak sekolah mengambil langkah untuk mengganti makanan yang bermasalah dan melaporkan kejadian ini kepada penyedia makanan.

Namun, penyedia makanan berkilah bahwa keberadaan ulat menunjukkan bahwa bahan makanan yang digunakan adalah organik dan bebas pestisida.

"Katanya bagus enggak pakai pestisida. Tapi masak sayur ada ulatnya kita makan. Kalau ada ulatnya katanya enggak pakai pestisida," tandasnya.

Widiatmoko juga mengungkapkan dampak psikologis dari temuan ulat di menu MBG terhadap siswa.

"Kalau siswanya, ada yang senang ada juga enggak senang, kelihatannya ada yang enggak dimakan sama sekali enggak mau. Karena trauma, dia makan ada ulatnya terus enggak mau makan MBG sampai sekarang," ucapnya.

Sementara itu, karyawan SMKN 4 Yogyakarta juga mengungkapkan bahwa beban kerja mereka semakin bertambah akibat pelaksanaan program MBG.

Widiatmoko Herbimo, mengatakan bahwa pihak sekolah telah mengajukan permohonan kepada penyelenggara MBG untuk menghentikan program tersebut pada tahun ajaran baru mendatang.

"Program ini membuat karyawan harus bekerja lebih keras. Mereka harus menunggu kedatangan makanan untuk MBG, dan baru bisa menyusun laporan keuangan setelah itu, yang mengganggu kegiatan lainnya," ungkap Widiatmoko saat dihubungi pada Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan bahwa karyawan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan siswa-siswa saat makanan tiba di sekolah.

Setelah distribusi makanan selesai, mereka harus memastikan semua tempat makanan MBG telah dikumpulkan.

Widiatmoko juga menyatakan bahwa SMKN 4 Yogyakarta saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebabkan penurunan omzet.

"Kami sudah berstatus BLUD, dan banyak keluhan mengenai penurunan omzet," kata dia.

Widiatmoko menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki fokus pada jurusan teknik, bukan yang berfokus pada tata boga seperti di SMKN 4 Yogyakarta.

"Jika memungkinkan, program ini sebaiknya diberikan kepada sekolah-sekolah teknik, karena fokus kami adalah pada makanan, sementara jurusan teknik memiliki kebutuhan yang berbeda," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar dana dari program MBG digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

"Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, kami memerlukan ruang kelas yang nyaman, termasuk AC. Dengan anggaran yang ada, misalnya Rp 12 juta untuk satu kali makan, seharusnya bisa dialokasikan untuk pembelian AC agar proses belajar mengajar lebih nyaman," tambah Widiatmoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta terkait permohonan penghentian program MBG.

Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan program tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka.

"Kami akan melakukan klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolah, dan keputusan akhir ada pada SPPG," ujarnya.

Suhirman juga menjelaskan bahwa penggantian sekolah untuk program MBG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan SPPG.

"Itu tergantung dari SPPG, apakah pengganti berada lebih dari 3 km atau tidak. Jika kurang dari 3 km, itu memungkinkan, tetapi kami akan koordinasikan terlebih dahulu," tutupnya.

Usulkan Dikelola Sekolah

Sementara, soal MBG juga jadi perhatian di Kalimantan selatan (Kalsel). Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Salah satu fokus utama yang disampaikan yakni dorongan untuk mengoptimalkan program makan bergizi gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto serta keselarasan data pembangunan antarinstansi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Aula Idham Khalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Senin (5/5/2025).

Ia mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan ke masing-masing sekolah dengan pengawasan dari pemerintah dan kepolisian.

“Ini merupakan usulan langsung dari kami untuk Menteri Dalam Negeri. Kami ingin program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah,” tegas Gubernur Muhidin.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya penyamaan data antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, banyak program pembangunan yang tak tepat sasaran akibat ketidaksesuaian data.

“Data yang tidak sinkron bisa memunculkan kebocoran anggaran. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Muhidin, yang diamini oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam paparannya.

Dirjen Akmal juga menegaskan, pemetaan potensi daerah dan akurasi data merupakan kunci dari keberhasilan kebijakan.

Ia menyebut, kesenjangan data antara daerah dan pusat masih menjadi masalah yang perlu segera dibenahi.

Dalam pembukaan Musrenbang ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota se-Kalsel terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin, yang disaksikan oleh Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK turut hadir dan menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan.

Ia mengibaratkan peran legislatif dan eksekutif sebagai "jarum dan benang" yang tak terpisahkan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menjelaskan, Musrenbang ini diikuti oleh sekitar 390 peserta dari unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, BUMN/BUMD, serta masyarakat umum.

Ia menyampaikan forum ini menjadi wadah penting untuk menyempurnakan arah pembangunan Kalsel ke depan.

“Semoga semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua benar-benar menjadi roh pembangunan kita,” ujarnya.

Musrenbang RPJMD ini juga membahas sejumlah proyek prioritas, seperti pembangunan jembatan penghubung Kalimantan–Pulau Laut, stadion internasional, jalan alternatif Banjar–Banua Anam, serta cetak sawah di wilayah pedalaman.

(Banjarmasinpost.co.id/TribunJatim.com)