DPRD Tala Apresiasi Capaian WTP, Berharap Berdampak Langsung Pada Pelayanan Publik

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalsel atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpredikat Opini WTP diserahkan BPK Perwakilan Kalsel pada Senin (2/6/2025) lalu di kantor BPK setempat di Kota Banjarbaru. 

Bupati Tala H Rahmat Trianto didampingi Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menerima langsung LHP LKPD tersebut yang diserahkan pimpinan BPK Perwakilan Kalsel. Kalangan kepala daerah lainnya di Kalsel juga menerima hal serupa.

Catatan media ini Senin (2/6/2025), Opini WTP tersebut merupakan yang ke-12 dan diraih secara berturut-turut sejak beberapa tahun lalu. 

DPRD Tala mengapresiasi tinggi seluruh jajaran Pemkab Tala yang telah bekerja keras dan konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

"Raihan Opini WTP ke-12 secara berturut-turut dari BPK RI ini merupakan prestasi yang membanggakan. Sekaligus bentuk kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab," ucap Khairil.

Capaian tersebut bukan hanya prestasi administrasi, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat. Ke depan, sebut Khairil, WTP harus berdampak langsung pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pihaknya memandang WTP bukanlah tujuan akhir. Namun fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat. DPRD Tala mendorong agar capaian itu terus diperkuat melalui beberapa langkah strategis. 

"Antara lain fokus pada belanja yang berdampak langsung ke masyarakat, transparansi anggaran melalui sistem digital. Lalu, peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal," sebut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Tala ini.

Ditegaskannya, DPRD Tala mengajak semua elemen pemkab dan masyarakat untuk menjaga capaian ini bukan hanya sebagai simbol. Tapi, sebagai pijakan menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (AOL)