Program 1 Desa 1 Wifi Tabalong Diapresiasi Gubernur Kalsel, Rujukan Percepatan Transformasi Digital

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Apresiasi langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin didapatkan Pemkab Tabalong yang melaksanakan Program Satu Desa Satu Wifi.

Gubernur menyampaikannya dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel, Rabu (15/4/2026) di Swiss-Belhotel Danum, Kalteng.

Bupati Tabalong HM Noor Rifani turut berhadir dalam pertemuan strategis yang memang diikuti para kepala daerah serta pejabat terkait dalam rangka memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Dalam forum tersebut, Tabalong memperoleh apresiasi langsung dari Gubernur H Muhidin atas komitmennya dalam memperkuat infrastruktur digital hingga tingkat desa melalui Satu Desa Satu Wifi.

Satu Desa Satu Wifi ini merupakan satu dari tujuh program prioritas Tabalong Smart yang dijalankan Bupati Tabalong HM Noor Rifani bersama Wabup Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf.

H Muhidin menegaskan ketersediaan jaringan internet hingga desa merupakan fondasi utama keberhasilan digitalisasi daerah.

Untuk itu ia sekaligus mendorong kabupaten dan kota lain agar dapat menjadikan Tabalong sebagai rujukan percepatan transformasi digital wilayah.

“Daerah yang sudah memiliki Wifi di tiap desa seperti Tabalong ini perlu dicontoh. Kabupaten kota lain tidak perlu jauh-jauh studi banding, cukup ke Tabalong saja,” ujar H Muhidin.

Penguatan konektivitas internet desa, lanjutnya, sangat penting untuk mendukung penggunaan transaksi digital seperti QRIS serta mempercepat implementasi kebijakan TP2DD secara merata hingga wilayah desa dan pedalaman.

Selain itu, Gubernur turut menyampaikan apresiasi atas kesiapan infrastruktur digital yang telah dibangun Pemkab Tabalong sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pelayanan publik dan transaksi daerah.

High Level Meeting TP2DD juga menegaskan digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.

Selain itu jadi upaya bersama untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan, UMKM, dan penduduk di daerah terpencil dapat memiliki akses mudah, aman, dan terjangkau ke layanan keuangan formal (bank, asuransi, investasi, pembayaran) untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Hingga semester II tahun 2025, seluruh pemerintah daerah di Kalsel telah mencapai indeks digitalisasi daerah sebesar 100 persen serta meraih penghargaan TP2DD tingkat nasional secara berturut-turut.

Melalui forum ini, pemerintah daerah juga terus didorong untuk terus memperkuat langkah percepatan digitalisasi.

Di antaranya melalui optimalisasi penggunaan QRIS dan kanal pembayaran digital, percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada perangkat daerah, penyusunan roadmap digitalisasi daerah secara terintegrasi.