BEM Uniska Soroti Masalah Pendidikan Dasar, Belum Tersedianya Fasilitas ABK Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) MAB mengungkap lima kondisi memprihatinkan terkait pendidikan dasar di Kota Banjarmasin.

Salah satunya adalah sekolah yang terbengkalai di pusat kota usai terbakar dan tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.

Menteri Analisis dan Kajian Strategis BEM Uniska, Masruni menyebut, SDN Melayu 5 Banjarmasin sebagai contoh nyata ketimpangan perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Sekolah yang berlokasi di jantung kota itu terbakar setahun lalu, namun hingga kini belum direnovasi atau difungsikan kembali.

“Kalau sekolah di tengah kota saja luput dari perhatian, bagaimana dengan sekolah di wilayah pinggiran seperti SDN Basirih 10?” kritik Masruni.

Kajian yang dilakukan selama dua bulan terakhir itu juga menemukan sejumlah permasalahan lain, mulai dari bangunan sekolah yang rusak berat, minimnya akses jalan yang layak, hingga belum tersedianya fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Baca juga: Perbaikan Jembatan Km 31 Banjarbaru Ditarget Rampung Akhir November, Dini Terbantu U-turn Darurat

Baca juga: Distribusi Air Bersih di Sejumlah Wilayah Banjarmasin Dikeluhkan, Fitri Kesulitan Salat Lima Waktu

Baca juga: Kejari Banjar Lakukan Eksekusi, Kai Kahfi Masuk LP Banjarbaru Tengah Malam

Padahal, menurut Masruni, regulasi mewajibkan sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus.
Namun, di lapangan, akses dan fasilitas pendukung masih sangat terbatas. Temuan ini diperoleh melalui kunjungan langsung ke berbagai sekolah dasar sejak 2024.

Presiden Mahasiswa Uniska, Muhammad Anzari, menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah Banjarmasin yang berdampak langsung pada layanan pendidikan dasar.

“Di balik semarak janji pembangunan, masih banyak sekolah berdiri di jalan yang belum diaspal, atapnya bocor dan ruang kelas yang nyaris roboh,” ungkap Anzari.

BEM Uniska juga menyayangkan belum adanya respons dari Pemerintah Kota Banjarmasin meski telah mengajukan permohonan audiensi resmi.

Mereka berharap kajian ini menjadi masukan konkret dan mendorong pemerintah serta pemangku kepentingan untuk bertindak cepat dan serius dalam menangani persoalan pendidikan dasar. (msr)