DPR Sudah Cium Tren Modifikasi Nilai Rapor Demi Jalur Prestasi SPMB, Bakal Dibahas di Rakor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sejumlah persoalan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama terkait jalur rapor dan dugaan gratifikasi.

Cucun mengaku mendapat informasi adanya praktik modofikasi rapor agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, baik SMP ke SMA atau SMA ke perguruan tinggi.

“Ada isu soal penerimaan jalur rapor. Baik dari jenjang SMP ke SLTA atau dari SLTA ke perguruan tinggi, saya mendapat informasi ada praktik modifikasi nilai rapor agar bisa lolos jalur prestasi. Ini harus dihentikan. Kalau ada ketidakjujuran seperti itu, berarti kita sedang mendidik untuk tidak jujur,” katanya saat memberi sambutan di acara kelulusan SMP Bina Cendikia, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/6/2025).

Cucun mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

Dia juga berencana membawa isu ini ke dalam rapat koordinasi bersama Pimpinan Komisi X DPR RI dalam waktu dekat.

Baca juga: Respons Disdikbud Kalsel Soal Sekolah yang Belum Penuhi Kuota SPMB 2025

Baca juga: SPMB SMA Berakhir Hari Ini, Pendaftar di Sejumlah Sekolah di Banjarmasin Melebihi Daya Tampung

Tak hanya itu, Cucun juga menyoroti isu gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru.

“Saya mendengar ada kabar, bahkan sempat muncul di media, bahwa ada oknum yang terlibat gratifikasi agar siswa bisa diterima di sekolah. Ini sangat mengkhawatirkan," kata Cucun

Ia menilai praktik gratifikasi baik dalam bentuk uang maupun fasilitas lain demi meloloskan siswa merupakan bentuk penyimpangan serius di dunia pendidikan.

"Dunia pendidikan tidak boleh tercemar oleh praktik semacam itu. Apalagi jika siswa diterima bukan karena zona, bukan karena prestasi, tapi karena menyuap,” tambahnya.

Sebagai Wakil Ketua DPR-RI, Cucun mengaku siap untuk menindaklanjuti temuan praktik semacam itu, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika terbukti ada pelanggaran.

Sejauh ini, Cucun telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pejabat pendidikan di Kabupaten Bandung, termasuk Kabid SMP dan Kabid SD, untuk memastikan tidak ada penyimpangan serupa di wilayah tersebut.

“Tolong, baik sekolah negeri maupun swasta, tunjukkan prestasi yang sesungguhnya. Jangan rusak proses pendidikan dengan gratifikasi. Kalau ada guru atau kepala sekolah terlibat, kami akan mendorong tindakan tegas,” tutupnya.

Banjarmasinpost.co.id/kompas.com