Sekwan Batola Hadiri Rakor Sekretariat DPRD dan Bagian Pemerintahan se-Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sekretaris DPRD Barito Kuala (Batola) M. Haris Isroyani beserta Staf Menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Sekretariat DPRD dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan (Kalsel) bertempat di Banjarbaru sebagai upaya memperkuat sinergi, koordinasi dan penyelarasan program kerja antar perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Rabu (30/7/2025).

Pada rakor kali ini membahas tentang upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan, Sekretariat DPRD terus melakukan optimalisasi pelayanan terhadap anggota DPRD. 

Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan dukungan administratif, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta penyempurnaan tata kelola pelayanan yang berbasis kebutuhan selain itu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam proses optimalisasi tersebut.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan legislatif dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini diharapkan dapat mendorong DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utamanya-legislasi, anggaran, dan pengawasan-dengan lebih maksimal, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara sekretariat dan para anggota dewan dan yang paling utama adalah terjalinnya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Sinergitas Sekretariat DPRD dan Bagian Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sekretariat DPRD menjalin sinergi yang erat dengan Bagian Pemerintahan Setda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kolaborasi ini difokuskan pada penyelarasan agenda strategis antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam proses perumusan kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum.

Sinergitas ini diwujudkan melalui koordinasi intensif, pertukaran data dan informasi, serta dukungan administratif yang terintegrasi. 

Tujuannya adalah menciptakan keselarasan antara keputusan politik DPRD dan kebijakan teknokratik pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. (*/AOL)