Cara Immanuel Ebenezer Dapat Ducati dari Uang yang Diduga Hasil Pemerasan: Saya Cocoknya Motor Apa?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer terjarat kasus pemerasan bersama beberapa orang lainnya.

Dalam keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui bagaimana Immanuel Ebenezer mendapatkan motor besar Ducati dari anak buahnya, yang diduga dari hasil pemerasan penerbitan sertifikasi K3.

KPK mengungkapkan bahwa Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sempat meminta motor kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan percakapan itu terjadi sebelum Immanuel menerima satu unit kendaraan bermerek Ducati.

“Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM:'saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?' ” kata Setyo Budiyanto pada Sabtu (23/8/2025), sebagaimana dilansir Antara.

Perbincangan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemenaker.

Baca juga: Fakta Terbaru 4 Terduga Penculik dan Pembunuh Kacab Bank di Jaktim, Ketua RT: Ada Bos di Surabaya

Baca juga: Kades Digerebek Bareng Gadis Usia 16 Tahun, Besoknya Menikah dan Lepas Pidana: Keluarga Memaafkan

Menindaklanjuti permintaan tersebut, IBM kemudian membelikan dan mengirimkan satu unit motor Ducati ke rumah Immanuel.

Setyo menjelaskan, pembelian dilakukan secara off the road atau tanpa surat-surat kendaraan.

Menurut KPK, cara itu diduga bertujuan untuk menyembunyikan transaksi.

Tersangka kasus dugaan pemerasan

KPK sebelumnya telah menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain motor Ducati, Immanuel juga disebut menerima uang sebesar Rp 3 miliar.

Sejak Jumat (22/8/2025), KPK menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama, yakni hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mencopot Immanuel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Modus Pemerasan

Sementara modus yang digunakan Noel dkk dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menaikkan tarif permohonan mengurus sertifikasi K3 hingga 20 kali lipat.

"Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta," katanya.

Noel dan para tersangka lainnya mengancam para pekerja untuk mempersulit pengurusan sertifikasi K3 jika tidak membayar seperti biaya yang sudah dipatok oleh mereka.

"Ada tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut," ujarnya.

Dalam perkara ini, Setyo menyebut total aliran dana yang diterima para tersangka mencapai Rp81 miliar.

Noel bukan pihak yang menerima paling banyak. Adapun orangnya adalah Irvian yang disebut menerima uang sebesar Rp69 miliar.

Setyo juga menyebut, praktik pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini sudah terjadi sejak 2019.

Hal ini diketahui dari banyaknya barang bukti yang diamankan oleh KPK.

"Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan ini jumlahnya cukup banyak dan bernilai cukup tinggi."

"Hal ini relevan bahwa dugaan pemerasan ini sudah terjadi dari periode sebelumnya yaitu diperkirakan dari tahun 2019 sampai saat ini," katanya.

Baca juga: Tanggapan Istana soal Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer kepada Prabowo: Ikuti Proses Hukum

Baca juga: Modus Manipulatif Immanuel Ebenezer dan Para Tersangka Peras Pemohon Sertifikasi K3, Persulit Proses

Sementara, total tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK sejumlah 11 orang termasuk Noel. Mereka adalah:

Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025

Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker

Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 

Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker

Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker

Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 

Sekarsari Kartika Putri selaku subkoordinator, 
Supriadi selaku koordinator 

Temurila selaku PT KEM Indonesia

Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel selaku Wamenaker

Para tersangka pun Pasal 12 e atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Banjarmasinpost.co.id/Kompas.com