Pilpres 2019

Mahfud MD Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Tak Langgar Hukum, Tapi Tolak Ikut, Jelang Pilpres 2019

Editor: Murhan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mahfud MD

Selain Neno Warisman, tokoh gerakan #2019GantiPresiden lainnya, yakni Ahmad Dhani juga mengalami penolakan di Surabaya.

Hotel tempat menginap Ahmad Dhani di Surabaya sempat dikepung massa yang menolak deklarasi '2019 Ganti Presiden', dikutip dari TribunJatim.com, Senin (27/8/2018).

Deklarasi berlokasi di monumen Tugu Pahlawan Surabaya, tak jauh dari hotel tersebut.

Aksi gerakan '2019 Ganti Presiden' di Surabaya sempat berlangsung sejenak meski akhirnya dibubarkan polisi karena dianggap tidak memiliki izin.

Di Bangka Belitung, giliran Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung yang tidak mendapatkan izin menyuarakan deklarasinya.

Diwartakan dari Kompas.com, Jumat (24/8/2018), sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet diagendakan menjadi pembicara acara diskusi di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang, Sabtu (25/8/2018).

Baca: Ular Piton Sepanjang 5 Meter Ditemukan Mati Kekenyangan, Lihat Isi Perutnya Saat Dibedah

Baca: Penjelasan Angel Karamoy Soal Kabar Pernikahannya dengan Jose Purnomo sang Sutradara Film

Namun, acara tersebut ditentang oleh massa yang tergabung dalam perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” ujar Rikky.

Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)

Berita Terkini