Baca tanpa iklan
BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu sungai Tengah (HST) melakukan pemantauan langsung stok sembako di sejumlah toko grosir yang ada di kota Barabai, Kamis (7/4/2022).
Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok selain penerapan harga-harga apakah sesuai harga eceran tertinggi pemerintah.
Komisi 2 terdiri beberapa anggotanya diantaranya Yazid Fahmi, Johar Arifin Salpia Riduan dan lainnya tersebut juga ingin mengetahui penyebab kosongnya stok minyak goreng khususnya jenis curah di pasaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat HST.
Ada dua agen atau grosir yang dipantau tokonya yaitu di Mandingin dan di jalan HM Syarkawi Barabai.
Baca juga: Inilah Penyebab Harga Minyak Goreng Curah di Kalimantan Selatan Tak Sesuai HET
Baca juga: Direncanakan Cair April 2022, Pengucuran BLT Minyak Goreng Belum Ada Petunjuk Teknis Ke Daerah
Baca juga: Dijual Lebih Murah, Puluhan Dus Minyak Goreng di Pasar Murah Disdag Kalsel Langsung Ludes
Yazid Fahmi mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan keterangan yang diperoleh dari pemilik toko grosir kosongnya pasokan minyak goreng curah karena pendistribusian dari pabrik yang tidak lancar.
Bahkan di toko agen di Mandingin pemiliknya mengakui kalau sudah hampir sebulan tidak tak mendapat pasokan minyak goreng curah tersebut.
"Sudah sakitar 1 bulanan kosong dan mereka sudah order tapi sampai sekarang belum datang,"kata Yazid.
Sedangkan di toko grosir Mimin mengakui sempat mendapat pasokan sebanyak 2000 liter namun dengan cepat habis.
Pemiliknya haji Syaukani mengatakan membeli dari distributor dengan harga rp13.900 lebih, sehingga terpaksa menjual ke konsumen dengan harga Rp rp15.000.
"Kalau grosir menjual harga dengan HET pemerintah, mungkin tidak akan ada grosir yang mau memasarkan minyak curah . Sebab jika dijual Rp 14.000 untungnya sangat tipis. Sedangkan mereka juga memerlukan upah angkut dan bongkar muat. Begitu keterangan yang kami peroleh dari pemilik toko grosir sembako h Syaukani,"kata Yazid.
Komisi 2 kata Yazid akan mengoordinasikan masalah pendistribusian minyak goreng curah tersebut dengan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang minyak goreng agar konsumen langsung bisa membeli dengan harga HET pemerintah yaitu Rp rp14.000 per liter untuk minyak curah.
Selama ini harga minyak goreng curah di pasaran di kisaran Rp 18.000 sampai Rp 20.000 per liter.
"Kami akan terus telusuri penyebabnya dan kalau ada oknum agen atau pihak-pihak yang melanggar aturan dan memainkan harga harus dilakukan tindakan tegas oleh aparat penalegak hukum,"kata Yazid.
Selain memantau ketersediaan minyak goreng pada Ramadan kali ini komisi 2 DPRD HST juga memantau stok BBM SPBU, khususnya jenis pertalite yang oleh pemerintah dilarang menjual ke pembeli berjiriken.
"Hasil pemantauan kami tadi untuk stok BBM seperti Pertamax pertalite dan solar memang sesuai kouta dari Pertamina. Yang jadi masalah adalah harga eceran yang dijual masyarakat jauh lebih tinggi dari SPBU. Seperti jenis solar yang membuat sopir sopir angkutan truk rela antri berjam-jam atau bahkan bermalam di sekitar SPBU untuk bisa membeli harga di sesuai pemerintah ,"kata Yazid.
Baca juga: VIDEO HEBOH BANGET - Botol Minyak Goreng Berhamburan Saat Truk Pengangkut Kecelakaan di Surabaya