Guru di Meratus Digaji Rp 200 Ribu, Pemkab Kotabaru Naikkan Tunjangan Jadi Rp 1,5 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Sabtu (25/11), Hari Guru Nasional diperingati untuk ke-78 kalinya. Kendati demikian masih banyak guru yang belum mendapatkan upah memadai. Tentu saja mereka bukan aparatur sipil negara (ASN).

Ini seperti yang dirasakan Melda Wati, guru honorer di SDN Batu Ampar, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin . “Per bulan, terima Rp 200 ribuan. Cukup tidak cukup, ya dicukup-cukupkan saja,” ucapnya usai mengikuti upacara Hari Guru Nasional di Lapangan Sirang Pitu, Desa Miawa, Piani

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ini mengaku telah mengajar setahun lebih di sekolah di lereng Pegunungan Meratus itu. Setiap hari lulusan UIN Antasari Banjarmasin pada 2020 ini harus menempuh perjalanan sejauh lima kilometer dengan sepeda motornya untuk menuju sekolah. Jalan berbatu dan menanjak menjadi tantangan tersendiri. Terlebih saat becek akibat hujan.

Meski demikian, perempuan berusia 25 tahun ini mengaku tetap menikmati profesinya. Menurutnya, berbagai kemudahan menjalankan program dan dukungan dari kawan-kawan seprofesi di sekolah membuatnya tetap bergairah mengajar.

Baca juga: Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalsel Sebut Kenaikan Gula Pasir dari Distributor

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Pasar Bauntung Banjarbaru Capai Rp 150 Ribu per Kilogram, Sembako Makin Mahal

“Untuk tambahan, saya juga ngajar di TPA setiap sore,” imbuh Melda yang mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Terpisah Ketua Persatuan Guru Repubik Indonesia (PGRI) Kalsel M Hatta mengharapkan kesejahteraan guru terus diperhatikan pemerintah daerah, tidak terkecuali di Tapin. “Di antaranya jangan sampai memutus tunjangan fungsional guru. Karena ada wacana seperti itu,” katanya.

Pj Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menyatakan konsisten dalam memberikan kesejahteraan guru. “Kami sudah saling koordinasikan untuk kesejahteraan guru ini, terlebih lagi bagi yang tenaga kontrak dan semacamnya,” ucap Syarifuddin.

Dikatakannya, pada 2023 alokasi anggaran untuk pendidikan ditingkatkan menjadi 23 persen meski itu sudah termasuk tunjangan dan gaji.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kotabaru H Selamat Riyadi mengatakan tenaga pendidik di kabupaten ini didominasi guru bukan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagian besar adalah PPPK dan guru honorer.

Baca juga: Kampung Bermain ke-31 di Banjarmasin Diresmikan dan Diharapkan Dapat Memunculkan Atlet Andal

Dia mengatakan banyak guru PNS pensiun dan meninggal dunia. Mereka digantikan PPPK. “Tapi secara kualitas kami tetap menjaga dengan berbagai cara,” ujarnya.

Selamat pun memaparkan Kotabaru dengan 22 kecamatan memiliki 21 TK pembina dan lebih dari 100 TK swasta. Untuk sekolah dasar negeri dan swasta sekitar 263. Sedangkan sekolah menengah pertama sebanyak 58 negeri/swasta.

Menyoal kelas jauh atau sekolah di daerah terpencil, menurut Selamat, tidak banyak. Seperti SD Muara Uri di Kecamatan Hampang memiliki kelas di daerah Hulu Sampanahan dan Juhu. “Seperti SMP dulu ada di Rampa Cengah, sekarang sudah di negerikan. Jadi kelas jauh tidak terlalu banyak,” tandasnya.

Mengenai gaji gurunya, Selamat menyatakan pemkab memperhatikannya. “Karena mereka guru non-PNS kami bantu dengan insentif dan tunjangan terpencil khusus guru-guru bertugas di kelas jauh. Alhamdulilah tahun depan insentif dinaikan dari Rp 858 ribu, tahun depan Rp 1,5 juta,” pungkas Selamat.

Ketua PGRI Kotabaru Bun Yani menyatakan bersyukur adanya peningkatan honor atau tunjangan bagi guru.

“Itu pun kami PGRI terus berjuang mengangkat atau menyetarakan nasib mereka melalui PPPK. Tahun ini kuotanya 125, InsyaAllah tahun depan ditingkatkan lagi dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan berstatus PPPK,” ucapnya. (tab/sah)