BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Puluhan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (6/9/2024).

Aksi ini buntut polemik antara Guru SMK bernama Amalia dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Muhammadun.

Seperti diketahui, Amalia mengkritik Muhammadun yang diduga melakukan aksi tak sopan saat rapat koordinasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup satuan SMK, Senin (2/9/2024) lalu.

Ketika itu, Amalia menegur Kadisdikbud Kalsel yang merokok di ruangan ber-AC. Namun, menurut Amalia, Muhammadun ditengarai tak terima, sehingga mengusirnya ke luar ruangan rapat.

Koordinator aksi, Aliansyah menuntut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk menindak tegas Muhammadun. “Jangan sampai Gubernur Kalsel lebih menyayangi pejabat yang arogan, tidak menjunjung akhlakul karimah, dan tidak menjadi suri tauladan. Akhirnya, gubernur nanti yang dirugikan,” ujarnya, usai aksi.

Menurut Aliansyah, Muhammadun harus dipecat sebagai Kadisdikbud Kalsel. Ia memberi tenggat waktu dua pekan untuk Gubernur Sahbirin bersikap. “Jika tidak ada jawaban, kita akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Sementara itu, Amalia Wahyuni kemarin juga hadir dalam unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (6/9/2024).    

Amalia menyayangkan, Muhammadun hingga kini tak kunjung memberikan klarifikasi ke publik terkait dugaan tindakan nir etika saat rapat koordinasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup satuan SMK, Senin (2/9/2024) lalu.

Menurut Amalia, justru yang muncul ke publik adalah keterangan dari pihak lain.

“Itu yang membuat saya kecewa, masa saya punya pemimpin pengecut. Malah mengarahkan kepala sekolah untuk klarifikasi. Itu bukan sikap yang gentle man,” ujarnya, usai unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (6/9/2024).

Amalia mengklaim dirinya benar dalam perkara tersebut. Ia menegaskan tak bakal meminta maaf kepada Muhammadun.

Amalia juga menuntut agar Muhammadun dicopot dari jabatannya sebagai Kadisdikbud Kalsel.

“Masih banyak yang berkompeten dan berprestasi sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang bisa dicontoh dan adabnya bagus,” ujarnya.

Aksi demonstrasi kemarin ditemui sejumlah pejabat Pemprov setempat.

Sejumlah pejabat yang menemui demonstran adalah Kepala Inspektur Kalsel, Akhmad Fydayeen dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah.

Fydayeen mengatakan, semua aspirasi demonstran diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menyebut, aturan yang dimaksud yakni Permendagri Nomer 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

“Ini akan jadi perhatian. Kami sudah melakukan proses pengumpulan data dan bahan keterangan,” ujarnya.

Sementara itu, Husnul Khatimah mengatakan bahwa Muhammadun akan pihaknya panggil untuk dimintai keterangan. “Nanti diinformasikan juga dengan Amalia. Karena terkait pasal pegawaian ada aturan tersendiri yang harus kita ikuti,” katanya.

Husnul Khatimah meminta para demonstran bersabar menunggu proses di internal Pemprov.
“Proses ini melibatkan berbagai pihak, jadi tunggu saja hasilnya. Ini merupakan pengalaman dan juga evaluasi bagi kita, baik pemerintah yang bersangkutan untuk memperbaiki diri,” tambahnya. 

Pemerhati Pendidikan: Harus Diberi Efek Jera

Pemerhati pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Reja Pahlevi menyebut tindakan yang dilakukan Kadisdikbud Kalsel tak bisa dibenarkan.

“Karena itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak beretika,” kata Reja, Jumat (6/9).

Menurutnya, seorang pejabat publik harus menjadi teladan bagi bawahannya. Baik dari perilaku dan penampilan.

“Dalam konteks ini, harusnya kepala dinas menunjukkan etika dan penampilan yang formal saat acara rapat,” ujarnya.

Reja juga menyoroti sederet kontroversi Muhammadun selama menjadi pejabat publik. Bukan hanya ini, Muhammadun sempat disorot soal dugaan berpolitik praktis di acara Job Fair SMKN 3 Banjarmasin.

Menurut Reja, Muhammadun harus diberikan tindakan sebagai efek jera. “Karena sudah berkali-kali tidak ada tindakan, minimal diberikan teguran administratif, bahkan hukuman yang membuat jera,” ucapnya. (msr)