Sampai Tuntutan Rakyat, Ketua DPRD Kalsel Bertemu Komisi II DPR RI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel Melawan saat berunjuk rasa pada Senin (1/9) telah disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kepada DPR RI.

Aspirasi tersebut diserahkan Ketua DPRD Kalsel Supian HK kepada Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Tujuh tuntutan itu mencakup: efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar sesuai kondisi fiskal negara, reformasi Polri melalui revisi UU dan penyelesaian kasus represif aparat, pengusutan kasus kematian Affan Kurniawan, penyelesaian konflik tambang batubara dan agraria, evaluasi program strategis beranggaran besar seperti MBG dan KMP, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta percepatan pengesahan RUU Perampatan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

Pimpinan DPRD Kalsel juga menyampaikan sejumlah isu lokal yang menjadi sorotan masyarakat. Di antaranya penolakan rencana penetapan Taman Nasional Meratus, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut serta peningkatan dana bagi hasil.

Baca juga: Perajin Purun Desa Lianganggang Tanahlaut Ini Pernah Dapat Pesanan 600 Unit dari Palembang

Baca juga: Apresiasi pada Tim Penyelamat

“Alhamdulillah, sesuai janji kami, semua tuntutan masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan kepada DPR,” kata Supian HK.

Sementara itu, Rifqinizamy menyatakan semua aspirasi akan ditindaklanjuti. “Silakan dilihat progresnya. Untuk hal-hal yang menjadi kewenangan presiden dan pimpinan DPR, saya bikinkan pengantar resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujar anggota DPR dari Kalsel tersebut.

Dia uga menyampaikan permintaan maaf bila kinerja wakil rakyat Kalsel di Senayan dinilai belum sesuai ekspektasi masyarakat.

Saat ini marak aksi mempertanyakan kinerja DPR, yang dinilai tidak sesuai dengan gaji serta tunjangan. Tidak hanya di Jakarta, ketidaksesuaian ini juga membuat banyak anggota masyarakat di Kalsel geram hingga berunjuk rasa.

Dalam aksi Aliansi Rakyat Kalsel Melawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Adi Jayadi menyatakan pihaknya terus mengawal janji pimpinan DPRD Kalsel untuk menyampaikan tuntutan. “Kami sepakat ketika dalam empat hari ke depan tidak ada tindak lanjut atau tidak ada konfirmasi mengenai hasil unjuk rasa ini, maka kami akan kembali turun ke jalan pada Kamis (4/9),” tegas Adi.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti soal demo berujung ricuh yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada penghujung Agustus 2025.

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan mengatakan gelombang demonstrasi berujung ricuh yang terjadi memang merupakan bentuk penyampaian aspirasi, kritik dan koreksi atas ketidakseriusan negara dalam membangun institusi.

Namun, dia tak membenarkan jika upaya penyampaian pendapat di muka umum disisipi dengan adanya bentuk kekerasan hingga penjarahan seperti yang terjadi belakangan ini.

Hal ini dikatakan Bagas saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (3/8/2025).

“Karena kita sebagai civil society masih peduli kepada bangsanya. Tapi aspirasi juga harus dilakukan dengan baik. Seperti yang tadi Abang sampaikan, penjarahan, vandalisme, pembakaran dan lain sebagainya itu bukan dari penyampaian aspirasi yang baik,” ucapnya.

Dia pun turut menyoroti soal isu aksi yang terjadi belakangan ini yang disebut ditunggangi pihak tertentu atau adanya penumpang gelap sehingga membuat kondisi tak terkendali.