Peserta Magang di Kalsel Berharap Uang Transpor, Pemerintah Anggarkan Program Magang Berbayar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wacana pemerintah menganggarkan program magang berbayar bagi lulusan baru perguruan tinggi mendapat sambutan sejumlah kalangan di Kalimantan Selatan. Alsya Amelia (20), yang tengah magang di lembaga penyiaran pemerintah, menyambut baik program tersebut.

Menurutnya, peserta magang bukan sekadar belajar, tetapi juga memberikan tenaga dan pemikiran. “Bahkan kadang memberikan ide segar buat perusahaan. Jadi wajar dihargai, meski pun tidak penuh. Fleksibel saja. Minimal cukup menutup biaya transpor atau makan,” ujarnya.

Menurut Alsya, perusahaan wajib transparan sejak awal kepada peserta magang mengenai kewajiban dan hak. “Dengan begitu, win-win solution. Perusahaan dapat tenaga muda, peserta dapat ilmu dan pengalaman,” sebutnya.

Memasuki pekan kedua, Alsya mengaku masih mengerjakan pekerjaan yang tergolong mudah seperti memfotokopi, mencetak hingga mengantarkan dokumen. Selain itu dia mulai ke lapangan untuk melakukan observasi dan mencari bahan siaran. “Untuk bayaran tidak ada, tapi dapat uang saku,” ungkapnya.

Baca juga: Takut atau Nikmat, Budak atau Tuan?

Baca juga: Seluruh Korban Helikopter Jatuh di Tanahbumbu Kalsel Teridentifikasi, Pilot Dikenali Lewat DNA

Bagi Alsya, nilai magang bukan cuma soal uang, tetapi kesempatan untuk belajar langsung dari dunia kerja. Dia menganggap setiap tugas yang diberikan adalah investasi pengalaman dan jaringan untuk masa depannya. “Jadi meskipun tidak dibayar saya tetap ingin menjalankan tugas sebagai mungkin,” sambungnya.

Namun dia mendengar sejumlah perusahaan besar, selain memberikan kesempatan untuk magang, juga memberikan honor kepada peserta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi seperti program magang berbayar bagi lulusan baru perguruan tinggi. Pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung program ini.

“Ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait. Kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) agar disiapkan pos anggarannya,” ujar Airlangga usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9).

Airlangga menekankan magang tidak boleh lagi dipandang sekadar ajang mencari pengalaman tanpa imbalan. “Magang itu harus dibayar. Tidak full salary is okay, tetapi tetap dibayar,” tegasnya.

Kendati tidak mendapat bayaran, Siti Rahmah (22), lulusan perguruan tinggi di Banjarbaru, mengaku tetap serius menjalani magang di sebuah perusahaan jasa keuangan di Martapura Kabupaten Banjar.

Dia bertugas membantu bagian administrasi, mulai dari input data hingga melayani nasabah. “Kalau sekarang memang belum ada gaji, hanya uang transpor sesekali. Tapi saya tetap serius, karena pengalaman ini penting untuk bekal melamar kerja,” ujarnya.

Hal senada diucapkan Ahmad Fauzi (23), lulusan kampus swasta di Banjarbaru, yang magang di sebuah perusahaan konstruksi. Tugasnya cukup beragam, mulai dari membantu survei lapangan hingga menyusun laporan teknis. Untuk itu dia mendapatkan uang makan.

“Buat saya magang ini peluang belajar. Tapi kalau pemerintah mewajibkan perusahaan memberi upah, tentu lebih adil. Minimal bisa membantu biaya hidup sehari-hari,” kata Fauzi.

Adapun Lailatul Jannah (22), lulusan baru jurusan komunikasi, yang sedang magang di media lokal Martapura, menilai kebijakan magang berbayar sebaiknya ditekankan kepada perusahaan besar.

“Kalau perusahaan besar rasanya wajar memberi gaji magang. Untuk perusahaan kecil atau UMKM, mungkin bisa pakai skema insentif dari pemerintah. Idealnya, ya minimal setengah dari UMP. Jadi anak magang merasa dihargai,” ucapnya.

Pemilik PT Antero Raya, Habib Alwy mengaku baru tahu rencana pemerintah tersebut dan hal itu akan membantu perusahaan. "Sebab selama ini program magang itu hanya kebijakan kami di perusahaan. Demikian pula mengenai uang makan atau transpor. Tiap perusahaan beda-beda," kata Alwy.

Hadi, staf Percetakan Green Design di Martapura, juga menyambut baik wacana pemerintah tersebut. "Soalnya, akan mengurangi beban operasional perusahaan untuk pekerja magang," ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banjarbaru Hans Prayogi menilai skema magang berbayar merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan apresiasi kepada peserta magang. Namun, ia menekankan agar skema tersebut tidak membebani perusahaan, khususnya sektor swasta yang masih berupaya menjaga stabilitas.

“Menurut saya bagus saja skema magang dibayar, walaupun jumlah yang dibayarkan di bawah UMR sesuai kemampuan perusahaan. Yang penting ada penghargaan untuk mereka,” ujar Hans, Sabtu.

Hans menjelaskan, agar sistem ini berjalan efektif, perusahaan perlu melakukan seleksi terhadap peserta layaknya perekrutan karyawan, hanya standar kelulusan diturunkan. “Karena mereka masih tahap belajar, tentu tidak bisa dibandingkan dengan profesional. Tetapi tetap harus ada proses seleksi agar perusahaan tidak rugi,” tambahnya.

Mengenai teknis pembayaran, Hans menyarankan agar kompensasi dalam bentuk uang makan harian, bukan komponen gaji utama. Dengan cara ini, perusahaan tetap bisa menjaga laporan keuangan agar tidak terbebani biaya tetap.

“Kalaupun ada penurunan keuntungan, itu dihitung dari overhead, bukan fixed cost. Ini penting, apalagi kalau perusahaannya berbentuk terbuka atau punya investor yang sensitif dengan laporan keuangan,” jelasnya.

Kadin Banjarbaru berharap kebijakan ini nantinya dapat dirumuskan dengan detail dan fleksibel, sehingga bisa memberi manfaat bagi kedua pihak. Di satu sisi, fresh graduate mendapatkan pengalaman sekaligus insentif, sementara di sisi lain perusahaan tetap mampu menjaga kesehatan finansialnya. (riz/lis)