Kalsel Jadi Percontohan Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers Tertinggi se-Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan tercatat sebagai indeks kemerdekaan pers tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024, dengan angka 80,91.

Capaian itu membuat Kalsel ditetapkan sebagai daerah percontohan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers yang digelar Kemenko Polkam di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D Indarto menilai, keberhasilan Kalsel menjadi bukti bahwa kebebasan pers dapat tumbuh seiring dengan stabilitas politik dan keamanan daerah.

“Forum ini bukan hanya seremonial, tapi akan melahirkan rekomendasi nyata yang bisa langsung dirasakan insan media dan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Simpan Sabu Dalam Kotak Rokok, Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Simpang Empat Tanahbumbu

Baca juga: Pembangunan Jalan Kampus 2 UIN Antasari Banjarbaru Tunda Jadwal Wisuda

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menambahkan, penilaian indeks dilakukan dengan melibatkan informan ahli di setiap provinsi.

Di Kalsel, ada sembilan informan dari unsur pemerintah, wartawan, LSM, hingga masyarakat sipil yang memastikan penilaian berjalan objektif.

“Kompetensi informan penting, agar gambaran kemerdekaan pers di daerah tidak bias,” tegasnya.

Selain itu, Totok juga menekankan pentingnya uji kompetensi wartawan di setiap daerah. Menurutnya, kompetensi menjadi kunci agar kerja jurnalis tetap berlandaskan 11 pasal Kode Etik Jurnalistik.

“Kalau wartawan sudah bekerja sesuai kode etik, jangan takut dengan ancaman UU ITE. Dewan Pers akan berada di garda terdepan membela,” katanya.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Kominfo juga menegaskan komitmennya menjaga iklim kebebasan pers. 

Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Kalsel, Chairun Ni’mah mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar capaian ini terus meningkat.

“Pemerintah memfasilitasi kerja-kerja jurnalis. Tapi untuk menjaga indeks ini, semua pihak perlu bergandengan tangan: pemerintah, media, dan masyarakat,” jelasnya.

Forum yang berlangsung di Banjarmasin ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, mahasiswa, hingga komunitas literasi digital.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)