Proyek Pemprov Dievaluasi

Banggar DPRD Kalsel Tekankan Pembahasan Belanja Pembangunan Digelar Lebih Awal

Sejumlah anggota Banggar DPRD Kalsel merespon Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Edi Nugroho
Humas DPRD Kalsel
RAPAT-Rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (25/9/2025). Banggar DPRD Kalsel Tekankan Pembahasan Belanja Pembangunan Digelar Lebih Awal 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah anggota Banggar DPRD Kalsel merespon Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2026 yang  diproyeksi mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya

Kabar penurunan pendapatan ini langsung memunculkan kekhawatiran sejumlah anggota Banggar. 

Husnul dari Fraksi Gerindra menekankan agar pembahasan belanja pembangunan dilakukan lebih detail agar program benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Sementara Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari Fraksi Golkar menyoroti potensi pemasukan daerah, termasuk kontribusi BUMD.

Baca juga: Makan Ayam Tidak Segar, 1.333 Pelajar di Bandung Barat Keracunan Makan Bergizi Gratis

Baca juga: Belasan Gelar Guru Besar ULM Dikabarkan Dicopot, Mahasiswa Desak Kampus Umumkan Terbuka

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2026 diproyeksi mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dari di atas Rp 10 triliun, bakal hanya sekitar Rp 7,24 triliun.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (25/9).

Menurut Syarifuddin, penurunan drastis itu terutama disebabkan oleh turunnya pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Semula dialokasikan Rp 4,78 triliun. Namun setelah keluarnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025, angkanya dikoreksi menjadi Rp 2,61 triliun atau turun sekitar 40,47 persen.

“Kesepakatan Juli lalu, RAPBD 2026 diplot Rp 9,42 triliun. Tapi dengan adanya surat Menkeu, pendapatan transfer berkurang hampir separuh, sehingga turun menjadi Rp 7,24 triliun,” jelasnya.

Meski demikian, Syarifudin memastikan belanja pegawai tetap aman. Ia juga menepis kekhawatiran potensi dampak terhadap pembangunan. “Semua aman, insya Allah mampu. Karena ini masih ada peluang berubah seiring pendapatan daerah yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.
(Banjarmasinpost.co.id.muhammad syaiful riki)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved