Dana TKD Dipangkas, Pemkab Banjar Optimalkan PBB

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJAR - PENURUNAN Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat sejumlah daerah menerapkan efisiensi, sekaligus menggenjot pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Achmad Zulyadaini dikonfirmasi Senin (6/10) membenarkannya jika TKD mereka turun.

Karena itu, terhadap pengurangan tersebut, dikatakan Achmad Zulyadaini, Pemkab Banjar telah menyiapkan skema penyesuaian anggaran.

"Jadi Bupati Banjar akan membuat surat edaran resmi dibagikan ke seluruh perangkat daerah, yang berisi kebijakan penyesuaian belanja sebesar 25 persen. Efisiensi ini difokuskan pada belanja yang bersifat pendukung, misalnya kegiatan seremonial, rapat dan Focus Group Discussion (FGD)," urainya.

Pihaknya memastikan penyesuaian tersebut mengganggu program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.

Baca juga: Ini Identitas Pria yang Ditemukan Meninggal di Hotel Berbintang di Banjarbaru, Warga Landasan Ulin

Baca juga: PUPR Banjarbaru Sisir Proyek yang Bisa Ditangguhkan, Pemotongan TKD Berpengaruh ke Infrastruktur

Disinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Banjar masih mengandalkan sektor pajak, terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola bersama Samsat Banjar.

Potensi dari sektor ini dinilai masih cukup besar untuk menopang pendapatan daerah.

Karena itu, guna meningkatkan PAD, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi fokus utama. Diuraikan dia, dingga saat ini, capaian PBB tercatat mencapai Rp 11 miliar.

"Namun, terdapat kendala pada aspek pendataan objek pajak. Sebab, kita (Pemkab Banjar) masih menggunakan data pusat tahun 2014 dengan sekitar 180 ribu objek pajak. Saat ini sedang kita perbarui secara bertahap, terutama di wilayah strategis seperti sepanjang Jalan A Yani dari batas Kota Banjarbaru hingga Gambut,” urai pria yang disapa Zulyadaini.

Zulyadaini menjelaskan, kondisi geografis Kabupaten Banjar yang sebagian besar berupa wilayah perdesaan menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan PBB.

Karenanya pembaruan data dilakukan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, target PAD Kabupaten Banjar ditetapkan sebesar Rp 338 miliar. Penyesuaian terhadap target tersebut akan terus dipantau seiring pembahasan APBD 2026 bersama DPRD, yang dijadwalkan rampung pada akhir November 2025.

Adapun, Kepala Bappedalitbang Banjar, Nasrullah Sadiq, menambahkan yang jelas akan ada rasionalisasi belanja, yang sifatnya lebih ke belanja tidak kepada pelayanan masyarakat.

"Arahnya semisal belanja Perjalanan Dinas (perjadin), rapat-rata dan paket meeting,  makan minum rapat serta belanja operasional lain yang bisa ditempat bisa ditekan," urai Nasrullah Sadiq.(lis)