Kasus Kekerasan Capai 515, Pemprov Kalsel Dorong Pencegahan Berbasis Komunitas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan menunjukkan tren memprihatinkan.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 551 kasus sepanjang Januari hingga September 2025, dengan total korban mencapai 544 orang.

Mayoritas korban adalah anak, yaitu 331 orang, sementara korban perempuan tercatat 202 orang.

Di tengah situasi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kalsel menggelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Sabtu (8/11/2025).

Kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat peran komunitas dan kolaborasi lintas sektor dalam menghentikan lonjakan kasus.

Kepala DP3AKB Kalsel, Husnul Hatimah menyebut, tingginha angka kekerasan sebagai “gunung es” yang menunjukkan persoalan lebih besar.

Banyak korban masih memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu harus melapor ke mana.

“Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman. Realitasnya, kekerasan psikis, seksual, dan fisik masih terus terjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama. Tidak cukup hanya mengandalkan penanganan kasus setelah terjadi, kata Husnul, tetapi membangun ekosistem perlindungan mulai dari rumah, sekolah, hingga komunitas.

DP3AKB Kalsel, lanjutnya, berkomitmen memperkuat edukasi, regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta layanan perlindungan yang terintegrasi.

Namun, ia menekankan bahwa upaya perlindungan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, sampai lingkungan sekitar harus terlibat,” tegasnya.

Husnul mengajak masyarakat untuk lebih berani melapor jika menemukan atau mengalami kekerasan. Menurutnya, keberanian melapor menjadi kunci memutus rantai kekerasan yang selama ini tersembunyi.

“Mulailah dari rumah masing-masing. Tanamkan nilai kesetaraan, ajarkan saling menghargai, dan jangan biarkan kekerasan dianggap hal biasa,” tutur Husnul.

Ia berharap penguatan kerja sama lintas sektor dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di Kalsel. (*)