Greenpeace Indonesia Ingatkan Potensi Banjir 2021 Terulang di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Greenpeace Indonesia menilai data luasan kelapa sawit di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dibaca secara cermat dan tidak disederhanakan.

Perbedaan angka luasan sawit antar tahun, khususnya penurunan tajam sejak 2022, dinilai lebih mencerminkan perbedaan seri data ketimbang berkurangnya tekanan ekologis di lapangan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga menjelaskan, data luas sawit periode 2019–2021 yang berada di kisaran 426–428 ribu hektare merujuk pada total areal sawit di Kalsel.

Sementara data 2022–2024 yang tercatat sekitar 109–113 ribu hektare merupakan data spesifik Perkebunan Rakyat (PR) dalam tabel Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini bukan apple to apple. Jadi penurunan besar dari 2021 ke 2022 kemungkinan besar bukan karena sawit tiba-tiba hilang, tetapi karena perbedaan ruang lingkup data, total sawit versus sawit rakyat,” kata Anggi, Senin (15/12/2025).

Baca juga: Jalan Dharmawangsa Banjarmasin Terendam Berhari-hari, Aspal pun Jadi Berlumut

Baca juga: Rawan Muncul Hewan Berbahaya Saat Banjir Awayan, Kades Tundakan Balangan Imbau Waspada Ular

Menurut Greenpeace, jika pembahasan diarahkan pada tekanan ekologis dan risiko bencana, maka data yang digunakan seharusnya mencakup gambaran menyeluruh, mulai dari sawit rakyat, sawit perusahaan besar swasta, perubahan tutupan hutan, hingga kondisi tata air daerah aliran sungai (DAS).

Meski data terbaru menunjukkan luasan sawit tertentu mengecil, Anggi menegaskan hal itu tidak otomatis berarti tekanan lingkungan ikut menurun.

“Luas areal bukan satu-satunya indikator. Tekanan ekologis bisa tetap tinggi atau bahkan meningkat jika aktivitas sawit terjadi di hulu DAS, lereng curam, sempadan sungai, atau kantong-kantong hutan tersisa,” ujarnya.

Greenpeace juga menyoroti dampak fragmentasi hutan, hilangnya fungsi resapan air, pemadatan tanah, erosi, sedimentasi sungai, serta pencemaran air akibat input kimia perkebunan. Alih fungsi hutan menjadi monokultur, termasuk sawit, dinilai masih menjadi pendorong utama deforestasi dan degradasi ekosistem.

Terkait bencana banjir dan longsor yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, Greenpeace memandang perkebunan sawit kerap menjadi bagian dari paket perubahan bentang alam yang meningkatkan risiko bencana.

“Bukan sawit satu-satunya faktor, tetapi pembukaan lahan, jaringan jalan kebun, dan perubahan tata air, terutama di hulu dan lereng, memperbesar dampaknya,” kata Anggi.

Ia mengingatkan, Kalsel sejatinya telah mengalami contoh nyata pada banjir besar 2021, ketika kerusakan ekosistem DAS berpadu dengan hujan ekstrem. Kondisi serupa, menurutnya, berpotensi terulang seiring makin seringnya cuaca ekstrem akibat krisis iklim.

Greenpeace menilai wilayah berisiko tinggi berada di kawasan hulu DAS dan perbukitan, serta DAS dengan tutupan hutan yang menurun dan beban izin yang tinggi. Salah satu yang disoroti adalah DAS Barito, yang dinilai memiliki daya dukung lingkungan yang semakin tertekan.

Dalam konteks tata kelola sawit, Greenpeace melihat persoalan tidak berdiri sendiri. “Masalahnya ada pada rantai tata kelola yang terputus, mulai dari perizinan yang tidak berbasis daya dukung DAS, pengawasan yang lemah, hingga penegakan hukum yang tidak memberi efek jera,” ujar Anggi.

Ia juga menyinggung persoalan sawit di kawasan hutan yang masih menjadi masalah struktural secara nasional.