Pemprov Kalsel Rilis RLPPD 2025, Kinerja Makro Tunjukkan Tren Positif

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Laporan ini sekaligus menunjukkan tren positif pada sejumlah indikator kinerja makro daerah.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian, menegaskan bahwa RLPPD menjadi sarana evaluasi sekaligus komunikasi capaian pembangunan kepada masyarakat.

“RLPPD ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus media untuk menyampaikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan RLPPD merupakan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. Laporan ini wajib dipublikasikan sebagai informasi terbuka.

Dari sisi kinerja makro, sejumlah indikator utama menunjukkan perbaikan sepanjang 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,10 dari sebelumnya 75,19 pada 2024. 

Persentase penduduk miskin juga turun menjadi 3,84 dari 4,11, diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,16.

Pertumbuhan ekonomi Kalsel turut mengalami kenaikan menjadi 5,22 persen, dibandingkan tahun sebelumnya 5,06 persen.

Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat menjadi 70,58 dari 67,12.

Perbaikan juga terlihat pada ketimpangan pendapatan, di mana gini ratio menurun menjadi 0,287 dari 0,302, yang mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Selain indikator makro, kinerja pada sektor pelayanan dasar juga mencatat capaian tinggi. Sebagian besar layanan memenuhi target hingga 100 persen, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Pada sektor pendidikan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 99,77 persen dengan serapan anggaran di atas 97 persen.

Sementara sektor kesehatan mencatat capaian layanan 100 persen, meski serapan anggaran berada di angka 84,07 persen.

Sektor pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, hingga sosial juga mencatat capaian layanan 100 persen, dengan tingkat serapan anggaran berkisar antara 91 hingga 96 persen.