Kalsel Bekerja

Target Predikat “Baik”, Pemprov Kalsel Kebut Pemenuhan Indikator EPSS

Pemprov Kalsel terus mempercepat kesiapan menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Diskominfo Kalsel
Rapat koordinasi Diskominfo Kalsel dengan BPS dan Bappeda Kalsel, di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (23/4/2026). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempercepat kesiapan menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel), fokus pemenuhan saat ini diarahkan pada Domain 4 (Kelembagaan) dan Domain 5 (Statistik Nasional).

Pembahasan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel dalam rapat koordinasi di Banjarbaru, Kamis (23/4/2026).

EPSS sendiri merupakan instrumen penilaian kinerja statistik sektoral daerah yang mencakup lima domain, yakni Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, serta Statistik Nasional.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah, menyebut capaian pada dua domain tersebut menunjukkan perkembangan.

Diskominfo Kalsel dengan BPS dan Bappeda Kalsel22
Rapat koordinasi Diskominfo Kalsel dengan BPS dan Bappeda Kalsel, di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (23/4/2026).

“Domain 4 (Kelembagaan) telah mencapai sekitar 90 persen, sementara Domain 5 (Statistik Nasional) berada pada kisaran 75 persen,” ujar Hidayat.

Ia menegaskan, target penyelesaian dokumen pendukung dipatok sebelum tenggat waktu 31 Mei 2026.

“Kami optimistis seluruh bukti dukung dapat dirampungkan tepat waktu, dengan catatan koordinasi lintas perangkat daerah terus berjalan intensif,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pemenuhan indikator EPSS tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh instansi terkait.

“BPS berperan dalam pengawalan di setiap domain, sementara Diskominfo dan Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan kelengkapan dokumen,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengakui adanya tantangan karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan juga tengah disibukkan dengan agenda lain, termasuk implementasi Satu Data Indonesia.

“Meski demikian, kami tetap mendorong agar kontribusi Bappeda dalam pemenuhan kebutuhan data bisa terus ditingkatkan,” tambahnya.

Upaya percepatan ini dilakukan untuk meningkatkan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Pada evaluasi 2025, Kalimantan Selatan masih berada pada predikat “Cukup”.

“Tahun ini ditargetkan bisa naik ke Level 3 dengan predikat ‘Baik’,” tegas Hidayat.

Adapun pembahasan lanjutan untuk Domain 1, Domain 2, dan Domain 3 dijadwalkan pada 30 April 2026, dengan melibatkan Dinas Kesehatan serta Dinas Perdagangan Kalsel. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved