Berita Banjarmasin

MBG Belum Jangkau  Wilayah 3T di Kalsel, DPRD Ingatkan Risiko Ketimpangan

Anggota DPRD Kalimantan Selatan, M Syaripuddin, mengingatkan adanya risiko ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program MBG

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Hari Widodo
Banjarmasin Post/Muhammad Syaiful Riki
MBG- Anggota DPRD Kalsel, M Syaripuddin atau Bang Dhin (kanan) menyoroti pelaksanaan MBG yang tak menyentuh wilayah 3T. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan hingga kini belum menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Padahal, program yang menelan anggaran besar ini targetnya yaitu menyasar pemenuhan gizi anak.

Anggota DPRD Kalimantan Selatan, M Syaripuddin, mengingatkan adanya risiko ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program.

Menurut dia, kebijakan publik tidak cukup hanya berangkat dari niat baik, tetapi harus diuji dari perencanaan hingga dampaknya di lapangan.

“Secara konseptual program ini baik, namun implementasinya harus tepat. Jika tidak, bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini, Jumat (24/4/2026).

Baca juga: Program MBG Belum Sentuh Wilayah 3T di Kalsel, SPPG Masih Tahap Pembangunan

Bang Dhin, sapaan akrabnya, menyoroti pendekatan kebijakan yang cenderung seragam, padahal kondisi sosial, ekonomi, dan geografis tiap daerah berbeda.

“Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Jika kebijakan tidak berbasis pada pemetaan kebutuhan, maka distribusi anggaran berpotensi tidak tepat sasaran,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Bang Dhin mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki persoalan yang sama, sehingga intervensi yang diberikan juga seharusnya menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Di beberapa daerah, persoalan pendidikan tidak hanya soal gizi, tetapi juga akses, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana prasarana,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, mengingat program MBG menggunakan anggaran besar dari sektor pendidikan.

“Publik perlu mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran ini digunakan,” ujarnya.

Dia juga menyinggung temuan di lapangan terkait kualitas makanan dan standar kebersihan yang perlu menjadi perhatian serius.

“Program yang menyangkut kesehatan anak tidak boleh mengabaikan standar kualitas,” tegasnya.

Baca juga: Puluhan Siswa SMKN 1 Amuntai HSU Keracunan MBG, Loka POM Tabalong Ungkap Dugaan Penyebabnya

Bang Dhin menilai, dengan berbagai catatan tersebut, pelaksanaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tujuan peningkatan kualitas gizi anak benar-benar tercapai.

“Program ini tidak boleh dipaksakan berjalan tanpa koreksi mendasar,” tegasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammadf Syaiful Riki)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved