Tegaskan RKPD 2027 Harus Matang, Bupati Tanahbumbu: Tak Boleh Ada Program Jalan Sendiri-sendiri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN – Pemkab Tanahbumbu mulai tancap gas menyusun peta jalan pembangunan untuk tahun 2027.

Bupati Tanahbumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa arah kebijakan masa depan harus berfokus pada transformasi menyeluruh yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal itu ditekankan Bupati yang akrab disapa Bang Arul ini saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Banjarbaru, Selasa (21/4/2026).

Ia mengingatkan bahwa RKPD bukanlah sekadar dokumen rutinitas tahunan yang habis di atas kertas.

Menurut Bupati, RKPD adalah fondasi utama yang menentukan nasib kesejahteraan warga Bumi Bersujud ke depan.

Oleh karena itu, ia meminta setiap perencanaan disusun secara matang, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil yang ada di lapangan, bukan sekadar keinginan pejabat.

Salah satu poin tajam yang disampaikan Bupati adalah soal keharmonisan program.

 Ia meminta adanya sinkronisasi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat sesuai amanat undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Sinkronisasi menjadi kunci agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Andi Rudi Latif dengan nada bicara yang mantap.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, Bupati menuntut konsistensi pembangunan yang tidak bisa ditawar lagi.

Tema besar yang diusung kali ini adalah transformasi infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.

Tema ini menuntut seluruh aparatur pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif.

Bupati memberikan instruksi keras agar program yang disusun tidak hanya cantik secara administratif, tapi harus bisa dieksekusi secara teknis dan tepat sasaran.

Tak hanya soal ide, Bang Arul juga menyoroti masalah "dompet" daerah.

Ia mewajibkan setiap kegiatan dilengkapi dengan proposal atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang komprehensif. Bahkan, setiap program harus dipresentasikan terlebih dahulu sebagai bagian dari verifikasi sebelum masuk ke sistem anggaran.