Masih Ada Lahan Sekolah di Kalsel Berstatus Pinjam Pakai, Rawan Sengketa

Ringkasan Berita:

• Di momen Hardiknas 2026, legalitas lahan sekolah menjadi salah satu persoalan yang terjadi. Diantaranya SDN Landasan Ulin Utara (Laura) yang kini bersengketa.
• Persoalan lahan sekolah juga terjadi di Balangan. SDN Binjai Punggal, di Kecamatan Halong disegel warga yang mengaku pemilik lahan.
• Disdikbud Kalsel mengakui masih ada SMA yang belum bersertifikat.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Sejumlah persoalan terkait dunia pendidikan masih menjadi catatan di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Salah satu masalah yang masih terjadi yaitu terkait legalitas lahan sekolah. Sebagaimana di SDN 2 Landasan Ulin Utara (Laura), Banjarbaru, yang lahan sekolahnya bersengketa.

Kondisi itu membuat siswa kelas 3 harus belajar di aula dengan sekat triplek. Sedangkan siswa kelas 1 dan 2 berbagi ruangan pagi dan siang.

Polemik lahan di SDN 2 Landasan Ulin Utara ini melibatkan klaim ahli waris, di mana putusan memerintahkan pembatalan surat tanah atas nama pihak tertentu.

Di SD Laura Komisi I DPRD Banjarbaru pun turun tangan dan membentuk tim khusus pada tahun lalu. Anggota Komisi I DPRD Banjarbaru, Slamet Rianto, menegaskan mereka terus memberikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur pendidikan di Banjarbaru.

Ia menyebutkan, dalam rapat terakhir bersama Dinas Pendidikan, telah disampaikan bahwa progres penyelesaian masalah SDN 2 Laura tersebut saat ini sudah berjalan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Banjarbaru, Abdul Basid, memastikan proses penyelesaian maupun upaya pencarian solusi bagi SDN Laura yang kekurangan ruang kelas terus dilakukan.

Baca juga: Masih Ada Lahan Sekolah di Kalsel Bermasalah, Pengamat : Bikin Suasana Tak Nyaman

“Untuk masalah lahan SDN 2 Laura, memang sudah disiapkan anggaran tahun 2026 ini untuk pengadaan lahannya,” kata Basid.

Serupa terjadi di Balangan dan bahkan sempat viral beberapa hari lalu saat baliho bertuliskan pemberitahuan penutupan SDN Binjai Punggal, di Kecamatan Halong, Balangan, terpasang di pintu gerbang sekolah.

Warga yang yang namanya tercantum di baliho penutupan, Fauzi, mengaku hal ini dilandasi adanya kesepakatan dua belah pihak yakni antara keluarganya dan pengelola sekolah yang tidak terpenuhi hingga sekarang.

Pemasangan baliho itu, ujar Fauzi, merupakan bentuk protes keluarganya sebagai pemilik lahan yang sempat mendapat sejumlah janji dari dinas terkait.

Meski demikian akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan memastikan proses pembelajaran di SDN Binjai Punggal, kembali berjalan secara normal.

Kadisdikbud Balangan, Abiji menerangkan bahwa sudah ada solusi terkait permasalahan tersebut yang didapat melalui rapat bersama di Kecamatan Halong.

“Hanya terjadi misskomunikasi terkait lahan. Setelah dijelaskan bahwa lahan telah dikuasai oleh Pemda dengan bukti sertifikat, akhirnya bisa disepakati tidak ada lagi pemasangan plang,” ujar Abiji.

Sementara untuk tingkat SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel belum menemukan laporan serupa. Namun, Disdikbud mencatat masih ada SMA yang belum bersertifikat.