Disdik Kalsel Berjuang untuk Mendapatkan Tambahan Formasi Guru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyusul aksi demonstrasi BEM se-Kalimantan Selatan di depan DPRD Kalsel, Selasa (12/5/2026), Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani, S.Pd.T., memberikan penjelasan terkait  tuntutan mahasiswa.  

Masrani menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap dunia pendidikan, sekaligus menegaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah provinsi.  

“Kami apresiasi atas tuntutan mahasiswa, perlu diketahui sebagaimana diterangkan Pak Gusti Iskandar, kewenangan kita itu kan SMA, SMK, dan SLB. Berkaitan dengan gaji guru kita sudah naikkan 3,4 juta,” ujarnya.  

Masrani pun menyoroti persoalan anak tidak sekolah yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di berbagai jenjang pendidikan.  

Baca juga: DPRD Kalsel Tegaskan Mandatory Spending Pendidikan Terpenuhi, Jawab Aspirasi Mahasiswa

“Anak tidak sekolah memang kita baca antara 70.000 sampai 60.000 itu benar adanya, tapi akumulasi itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, semuanya. Sementara yang kita kejar adalah memverifikasi. Hasil verifikasi banyak anak-anak tidak sekolah karena bekerja, karena menikah, karena sudah tidak ada kemauan untuk bersekolah. Sementara program kita adalah bagaimana mengembalikan mereka bersekolah, kita ada namanya program pendidikan jarak jauh,” jelasnya.  

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Kalsel tengah melakukan pemetaan kebutuhan guru untuk mengantisipasi pensiun tenaga pendidik. 

“Kita kan sudah melakukan pemetaan berapa kebutuhan guru untuk mengantisipasi guru-guru yang menjelang pensiun juga. PR kita juga kan untuk menghadapi itu kekurangan yang disampaikan berapa yang mau pensiun berapa, ini dipetakan nih kebutuhan formasi guru berapa. Memang amanatnya harus dipenuhi karena berdampak pada kualitas,” katanya.  

Masrani menegaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kalsel saat ini berada di Jakarta untuk memperjuangkan tambahan formasi guru di Kalimantan Selatan.

“Itu yang dibawa Pak Kadis ke pusat menanyakan, ini bagaimana, karena ada undang-undang ASN dilarang mengangkat non ASN. Ini yang akan diperjuangkan. Jadi tidak serta merta ada demo lalu Pak Kadis ke sana, ini sudah lama diagendakan dan hari ini beliau di Jakarta memperjuangkan itu. Walaupun secara kewenangan di BKN, cuma Pak Kadis coba melobi nih, apalagi anggaran kita untuk gaji pegawai cukup tinggi,” ungkapnya. (Banjarmasinpost.co.id/Saifurrahman)