Rakor Disdukcapil Kalsel, Perkuat Keamanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA- Guna memperkuat keamanan sekaligus pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang digelar di Kabupaten Banjar, Rabu (13/5/2026). 

Pada rakor yang mengusung tema pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja Disdukcapil di Kalimantan Selatan itu juga disinergikan rilis data kependudukan tahun 2025 sekaligus menjadi forum sinkronisasi kebijakan pusat dengan implementasi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

"Data kependudukan merupakan basis utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga pengambilan kebijakan yang tepat sasaran," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin.
 
Menurut Sekda Kalsel, pemerintah membutuhkan data akurat terkait jumlah penduduk, persebaran wilayah, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat agar setiap kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Baca juga: BREAKING NEWS- Ratusan Sopir Truk Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Kalsel, Keluhkan Sulit Dapat Solar

Baca juga: BREAKING NEWS- Geger Percobaan Pembakaran di 4 Lokasi Tibung Raya HSS, Terduga Pelaku Diamankan

“Data ini penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Mantan Kadis Pariwiata Kalsel itu.

Sekda yang mewakili Gubernur menegaskan, data kependudukan merupakan aset strategis negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan birokrasi yang lebih cepat.

Namun, pemanfaatan data kependudukan di lingkup Pemprov Kalsel dinilai masih perlu diperkuat.

Sebagai gambaran, saat ini baru terdapat 13 SKPD yang mengajukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil.

Dari jumlah tersebut, tujuh SKPD diketahui telah habis masa berlaku perjanjian kerja samanya dan belum melakukan perpanjangan. 

Sementara enam SKPD lainnya telah memperoleh izin pemanfaatan data, tetapi belum menindaklanjuti pelaksanaan kerja sama maupun pemberian hak akses.

Karena itu, seluruh SKPD didorong segera menyelesaikan proses kerja sama agar integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dapat berjalan optimal untuk mendukung pelayanan publik antarinstansi.

Selain penguatan kerja sama pemanfaatan data, Disdukcapil Kalsel juga memfokuskan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital di seluruh kabupaten/kota.

“Data kependudukan merupakan aset strategis negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan pembangunan yang tepat sasaran.” lugas Muhammad Syarifuddin.

Kepala Disdukcapil Kalsel Dewi Fuziarti mengatakan rakor tersebut menjadi wadah penting untuk mengevaluasi capaian aktivasi IKD di masing-masing daerah sekaligus membahas berbagai kendala di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap instansi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola data kependudukan terbaru,” ujarnya.

Menurut Dewi, kerja sama pemanfaatan data kependudukan penting dilakukan. 

Tujuannya agar proses verifikasi dan pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan minim hambatan administratif maupun legalitas.

“Kalau di kabupaten/kota sudah ada beberapa yang melakukan pemanfaatan data, sedangkan di provinsi baru 13 SKPD,” katanya.

Dalam rakor tersebut, Disdukcapil Kalsel juga menyerahkan sertifikasi ISO kepada Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar sebagai bentuk penguatan sistem keamanan data kependudukan.

Sertifikasi itu dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan, akurasi, dan keamanan data di tengah percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

“Keamanan datanya lebih akurat dan lebih terjamin. Jadi ini terkait pemanfaatan data,” urai Dewi.

Salah satu peserta, yang juga  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Hayatun Nufus menambahkan dalam acara ini  Pemkab Banjar dalam hal ini. Disdukcapil sangat bersyukur dengan beberapa tahun perjuangan untuk mendapatkan sertifikat ISO terpenuhi.

"Sejak tahun 2024 dilakukan pembenahan dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai standar ISO 27001. Sertifikasi ini menjadi bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan tata kelola data kependudukan di Kabupaten Banjar," katanya.

Tambah informasi juga di acara Rekor tersebut karena Kabupaten Bandar sebagai wilayah acara pihak Disdukcapil juga membuka pelayanan untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mobile.

Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester II Tahun 2025 hasil pembersihan data rutin yang dilakukan sesuai dengan amanat Permendagri No. 95 Tahun 2019 dan No 53 Tahun 2019. 

TOTAL PENDUDUK KALSEL
4.355.278 Jiwa

Laki-laki: 2.201.483 jiwa (50,55 persen)
Perempuan: 2.153.795 jiwa (49,45 % )

KOMPOSISI USIA PENDUDUK
Kelompok Usia Terbesar
8–23 Tahun → 28,32 %
24–39 Tahun → 26,59 %
40–55 Tahun → 22,55 %

Kelompok Lain
 0–7 Tahun → 11,29 %
 56–74 Tahun → 10 %
 75+ Tahun → 1,25 %

AGAMA PENDUDUK KALSEL
Islam : 4.225.658 jiwa (96,9 % )
Kristen : 58.367 jiwa
Katholik : 24.437 jiwa
Hindu : 24.884 jiwa
Buddha : 12.205 jiwa
Kepercayaan & lainnya :9.727 jiwa

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
Tidak/Belum Sekolah : 1.116.724 jiwa
Tamat SD/Sederajat : 1.022.286 jiwa
Belum Tamat SD : 509.109 jiwa

Pendidikan Tinggi:
Diploma IV/S1 : 213.931 jiwa
S2 : 13.738 jiwa
S3 : 763 jiwa

KONDISI PEKERJAAN

Bekerja
2.522.813 jiwa (57,9 % )

Belum/Tidak Bekerja
1.209.117 jiwa (27,8 % )

Pelajar, mahasiswa & lainnya
14,3 %

KARTU KELUARGA & STATUS KAWIN
Total KK Terdaftar
1.487.348 KK

KK Tercetak
1.477.669 KK (99,35 % )

Belum Tercetak
9.679 KK
Status Perkawinan

Kawin
2.028.681 jiwa

Belum Kawin
1.986.846 jiwa

Cerai Mati
227.366 jiwa

Cerai Hidup
112.385 jiwa

STRUKTUR HUBUNGAN KELUARGA
Kepala Keluarga
1.487.389 jiwa

Anak
1.834.511 jiwa

Isteri
947.725 jiwa

Famili & lainnya
85.068 jiwa

PENYANDANG DISABILITAS
Total Penyandang Disabilitas
14.444 jiwa

Golongan Darah
Golongan Darah: Masih terdapat tantangan besar dalam pendataan kesehatan, di mana 75,6 % penduduk belum mengetahui golongan darahnya.

(Banjarmasin Post/Nurholis Huda).