Saat Otoritas Diam, Publik Akan Menulis Ceritanya Sendiri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepercayaan publik menjadi modal utama keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah. Tanpa kepercayaan, berbagai program yang telah dirancang dengan anggaran besar berisiko tidak berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, saat menjadi narasumber dalam Public Communication Summit 2026 di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).

Menurut Ani, komunikasi publik tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

“Kalau publik tidak percaya, akhirnya pemborosan APBN. Kita bikin apa pun tidak jalan, akhirnya kita rugi bersama. Tetapi begitu publik percaya pada otoritas, mereka ikut, mereka patuh, bahkan mengadvokasi,” ujarnya.

Baca juga: CEO Tribun Network Ingatkan Pentingnya Mengenali Sumber Informasi di Era AI

Ia menilai pengelolaan isu harus menjadi perhatian serius setiap lembaga pemerintah, terutama ketika muncul persoalan yang berpotensi berkembang menjadi krisis komunikasi.

Menurut Ani, tiga jam pertama setelah sebuah isu mencuat merupakan periode paling krusial karena akan menentukan kerangka cerita yang berkembang di tengah masyarakat.

“Tiga jam pertama mengelola isu itu penting, karena menentukan kerangka cerita,” katanya.

Karena itu, setiap laporan maupun pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan memastikan fakta-fakta yang tersedia, pihak yang berwenang memberikan keterangan, serta pesan yang akan disampaikan kepada publik.

Ani menegaskan terdapat empat prinsip utama dalam memberikan respons terhadap sebuah isu, yakni cepat tetapi tidak tergesa-gesa, humanis dan tidak birokratis, satu suara melalui banyak kanal komunikasi, serta mengedepankan bukti dibanding sekadar klaim.

Ia bahkan mengingatkan bahwa kesalahan penyampaian informasi oleh pejabat dapat berdampak serius terhadap reputasi lembaga.

“Kalau ada pejabat memberikan klarifikasi tapi salah, yang saya marahi justru biro humasnya,” ujarnya disambut tawa peserta.

Menurutnya, humas pemerintah harus mampu memprediksi pertanyaan yang akan muncul dari media maupun masyarakat sehingga informasi yang disampaikan benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Ani juga menyoroti bahaya kekosongan informasi di tengah perkembangan media digital saat ini.

Menurutnya, ruang kosong dalam komunikasi publik hampir selalu diisi oleh spekulasi, rumor, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Ketika otoritas diam, publik menulis sendiri ceritanya. Setiap kekosongan informasi akan diisi oleh spekulasi, rumor, atau aktor yang punya kepentingan,” tegasnya.

Baca juga: Pemprov Kalsel Akui Maraknya Akun Anonim di Media Sosial Jadi Tantangan

Karena itu, tugas utama humas bukan sekadar memberikan tanggapan, tetapi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tugas humas adalah memastikan publik mendengar versi yang lengkap, bukan yang paling keras,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ani juga membagikan enam langkah yang dapat diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik, mulai dari pemetaan isu rutin, penyusunan daftar isu prioritas, penunjukan juru bicara, pembentukan bank data dan FAQ, penyusunan SOP respons tiga jam, hingga membangun forum kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan sederhana, bahkan melalui forum komunikasi yang rutin dan efektif antarinstansi. (Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)