Berita Viral

Pegawai SPPG Pamer THR, Sesumbar Dapat iPhone Kelas Atas, Auto Viral dan Jadi Sorotan

Kali ini, muncul video pegawai SPPG memamerkan paket Tunjangan Hari Raya (THR) mereka. Berisi iPhone kelas atas.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Murhan
Instagram/Seputarbandungkota
THR PETUGAS SPPG - Video yang menampilkan pegawai SPPG menerima paket THR berisi sembako dan iPhone kelas atas viral di media sosial, memicu perdebatan soal kewajaran dan etika pemberian. 

Secara prosedural, THR umumnya diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar satu bulan gaji atau komponen tertentu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan dalam bentuk barang elektronik mewah seperti ponsel kelas premium.

Fakta inilah yang kemudian memicu pertanyaan: apakah praktik yang terlihat dalam video tersebut masih berada dalam koridor aturan?

Situasi ini tak berhenti pada sekadar viralitas. Sejumlah pengamat kebijakan publik mulai mendesak dilakukannya investigasi internal.

Transparansi dinilai menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap program-program nasional khususnya yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional tidak tergerus oleh persepsi gaya hidup mewah para pegawainya.

Apalagi, program pemenuhan gizi menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.

Sorotan Tajam dari Warganet

Salah satu kritik yang cukup menonjol datang dari akun @ferrykoto, yang mengaitkan fenomena ini dengan dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Ia menyoroti kemungkinan adanya margin keuntungan yang terlalu besar jika benar THR berupa iPhone tersebut diberikan.

Dalam skema program MBG sendiri, disebutkan adanya batasan alokasi anggaran, di antaranya sekitar Rp10.000 untuk makanan per anak dan Rp3.000 untuk biaya operasional.

Dari sinilah kecurigaan muncul jika pemberian THR mewah seperti itu dimungkinkan, apakah ada kelebihan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan?

Salah satu komentar yang ikut disorot bahkan menyuarakan kekhawatiran yang lebih luas:

“Kalau benar, ini harus diusut. Bisa berdampak pada kualitas makanan anak,” tulisnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mampu menjawab seluruh pertanyaan publik.

Ketiadaan klarifikasi justru membuka ruang bagi berbagai asumsi dan spekulasi yang terus berkembang.

Di tengah derasnya arus informasi, satu hal menjadi jelas: transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Sebab tanpa penjelasan yang tegas dan terbuka, kepercayaan publik bisa terkikis perlahan, namun pasti.

Nasib Pegawai yang Sebut Rakyat Jelata

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved