TOPIK
Tax Amnesty
-
Menurut Edi, kebanyakan kalangan pelaku industri kreatif tidak hanya memiliki satu kendaraan, melainkan lebih.
-
Tim Dinas Pajak bahkan sudah berencana mendatangi rumah para artis tersebut dalam dua atau tiga hari ke depan.
-
"Kini hubungan masyarakat dan pemerintah tidak baik karena banyak ketidakpastian usaha"
-
“Satu Ditjen Pajak mungkin minimal (sandera) 66 wajib pajak karena ada 33 KPP di seluruh Indonesia"
-
“Peningkatan ini antara lain disebabkan penjangkatan setoran pajak dari wajib pajak peserta amnesti pajak"
-
Penghapusan denda itu diberikan kepada para wajib pajak yang memiliki tunggakan dan segera melunasi utang pajak tersebut mulai hari ini,
-
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perubahan saldo minimal dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar menunjukkan keberpihakan
-
Untuk itu, Sri Mulyani bilang pihaknya akan menyisir para wajib pajak, terutama pajak nonmigas.
-
MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral.
-
Pemerintah beralasan, revisi batas minimum saldo yang wajib dilaporkan dilakukan setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentinga
-
Pasalnya, setelah Perppu ini terbit, muncul kekhawatiran bahwa nasabah bakal menarik dananya dari perbankan meski pemerintah
-
Bagi sebagian orang, terbitnya peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) seperti petir di siang bolong yang mengagetkan.
-
Saat ini Kemkeu masih membahas poin-poin revisi UU PPh bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
-
Lembaga keuangan bahkan harus memberikan laporan secara berkala kepada aparat pajak, dan harus siap memberikan informasi
-
Salah satu isinya yakni adanya kewajiban Bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
-
Pengawasan ketat perlu dilakukan karena kewenangan Ditjen Pajak makin luas pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
-
Ditjen Pajak berhak mendapatkan informasi data nasabah mulai dari pemilik rekening, nomor rekening, saldo, hingga penghasilan terkait rekening
-
Keterangan pers DJP yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/5), menyebutkan DJP bukanlah alat politik, melainkan institusi penghimpun penerimaan negara
-
Jumlah itu berasal dari hasil pemeriksaan WP nakal yang selama ini tak membayar pajak atau menyembunyikan asetnya sebesar Rp 45 triliun.
-
RPP tersebut adalah bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
-
Hampir seluruh komponen penerimaan pajak tercatat tumbuh positif. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas mencatatkan pertumbuhan
-
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Ken Dijugiasteadi mengatakan, pihaknya memberikan kelonggaran waktu tersebut sejalan dengan batas waktu
-
"Ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah"
-
Di luar 204.000 surel itu, Ditjen Pajak juga telah mengirim surat serupa kepada 425.000 WP Orang Pribadi (OP) yang sudah ikut amnesti pajak
-
Dalam keterangan pers-nya, Ditjen Pajak menyebutkan, bagi seluruh Wajib Pajak yang telah ikut program Amnesti Pajak
-
Pemerintah Swedia menyatakan, penerimaan pajak di negara Skandinavia itu terlalu besar.
-
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani membenarkan, sebagian pengusaha membatalkan niat untuk membawa pulang hartanya
-
Bila sebelumnya perempuan yang kerap disapa Ani itu mengundang pengusaha, pengacara, direksi hingga komisaris perusahaan
-
Pada periode I, nilai tebusan amnesti berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 93,7 triliun. Sementara periode II hanya Rp 9,5 triliun
-
“Saya sengaja mengikuti program tax amnesty di hari terakhir karena menunggu dana cair, makanya datang ke KPP Banjarmasin pagi-pagi"
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
