CPNS = Calon Pegawai Nihil Setoran

Oleh: Denny Indrayana
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

TANGGAL 12 September lusa, insya Allah proses seleksi CPNS di Kementerian Hukum & HAM akan diumumkan secara terbuka melalui media massa (koran nasional) dan situs http://kemenkum ham.go.id. Terkait seleksi CPNS tersebut, izinkan saya menulis kembali komitmen menjaga proses seleksi itu tetap bersih, tanpa setoran, tanpa titipan.

Kemarin (Minggu, 8 September 2013), saya menerima pesan BlackBerry dari Rahmi Febriyana, CPNS Kemenkumham yang diterima tahun 2012, “Tanggal ini, tepat satu tahun lalu, Tes Kompetensi Dasar CPNS Kumham dilaksanakan. Disaat kami bakal CPNS berjuang untuk memperebutkan kursi CPNS, di saat itu juga salah satu pahlawan berjuang melahirkan rekrutmen CPNS yang bersih untuk menciptakan pegawai yang berkualitas dan berintegritas. Dari hati yang terdalam, tak henti-hentinya CPNS 2012 mengucapkan terimakasih atas perjuangannya. Insya Allah CPNS 2012 akan selalu menjaga integritas. Salam integritas!”

Pesan itu saya jawab, “Jangan pernah kalah! Tolong terus ingatkan teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya, pengaruhi seluruh pegawai Kumham di Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing untuk menjaga integritas.”

Dalam waktu 407 hari lagi menjelang 20 Oktober 2014, batas akhir masa tugas kami, prioritas dan fokus kerja kami memang kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hari-hari kami dipadati dengan jadwal menyusun pola karir yang lebih baik, termasuk pola rekrutmen, promosi-mutasi, pendidikan-pelatihan, hingga pangaturan soal pensiun. Minggu lalu, misalnya, saya mengunjungi Jayapura, Papua, untuk menggali aspirasi dari pegawai Kumham di wilayah Indonesia timur, khususnya Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Banyak masukan menarik yang disampaikan, termasuk usulan dan harapan agar ada pola karir yang lebih apresiatif bagi putra-putri terbaik yang telah mendedikasikan waktunya di daerah pedalaman, ataupun daerah sulit seperti Papua.

Dalam rangka menjaga kualitas SDM tersebut, salah satu yang kami berikan perhatian penuh adalah pola rekrutmen CPNS. Secara bergurau, namun serius, dalam banyak kesempatan saya tegaskan visi rekrutmen dengan mengatakan, “CPNS adalah singkatan dari Calon Pegawai Nihil Setoran”. Di tahun 2012 lalu, bekerja sama dengan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, serta konsorsium 10 perguruan tinggi, rekrutmen CPNS kami kawal habis-habisan agar bersih. Satu sistem yang baru tetapi sangat efektif adalah, membuka nilai hasil tes tertulis. Jaminan transparansi sistem penilaian tersebut membawa konsekuensi yang sangat efektif kepada kebersihan hasil seleksi.

Baru pada tahun 2012 itulah,  setelah lebih 67 tahun kita merdeka, CPNS dapat betul-betul mengetahui nilai tes tertulisnya. Itu artinya mereka bisa membandingkan nilai tesnya satu sama lain. Transparansi demikian menjadi sistem pengawasan yang sangat efektif. Karena masing-masing peserta bisa saling membandingkan nilai, dan akhirnya tahu bahwa yang diterima memang adalah peserta dengan nilai terbaik.

Lebih jauh, khusus untuk Kementerian Hukum & HAM, kami lebih menguatkan sistem pengawasan itu dengan menggandeng LSM, mahasiswa di samping Ombudsman Republik Indonesia, untuk ikut serta dalam pengawasan setiap tahapan seleksi CPNS. Pengawasan dari luar itu melengkapi sekaligus menjadi quality control atas sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh jajaran Inspektorat Jenderal. Maka, dalam setiap tahapan, panitia seleksi bekerja dengan sangat serius sekaligus kesulitan untuk melakukan penyimpangan, karena mata-mata para pengawas, baik internal maupun eksternal, dengan jeli mengontrol setiap kebijakan dan proses pengambilan keputusan kelulusan.

Namun, di tengah upaya dan kerja keras tersebut, masih saja ada oknum-oknum yang ingin menciderai proses bersih seleksi CPNS. Kami akhirnya mengambil tindakan tegas memberikan hukuman disiplin, hingga pemecatan misalnya, kepada oknum pegawai di Lampung. Bahkan pascapenerimaan, kami juga menindak tegas pimpinan wilayah yang memungut uang dari CPNS 2012 dengan alasan untuk biaya orientasi. Dua pimpinan wilayah kami copot dan berhentikan dari jabatannya masing-masing karena pungutan tidak resmi tersebut.

Meski demikian tetap saja ada ketidaksempurnaan. Minggu lalu saya menerima email bagaimana CPNS 2012 di satu wilayah dipaksa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penempatan di pusat-pusat kota, bukan di daerah pedalaman. Tentu saja model penempatan yang koruptif demikian betul-betul mengurangi bobot dan kualitas seleksi bersih yang telah susah-payah kami perjuangkan. Maka, untuk seleksi CPNS 2013, kekurangan demikian harus terus dibenahi.

Salah satu pembenahan yang kami lakukan bagi seleksi CPNS 2013 adalah, tes tertulis yang dilakukan akan menggunakan CAT (Computer Assisted Test). Itu artinya, tidak lagi diperlukan sistem pengawasan kertas soal, koreksi hasil ujian dan waktu koreksi yang lama. Karena dengan sistem CAT, tidak diperlukan lembar soal atau jawaban, cukup dengan perangkat komputer. Tidak pula diperlukan waktu untuk melakukan koreksi, karena begitu selesai mengerjakan, nilai peserta langsung dapat diketahui saat itu juga.

Sistem berbasis teknologi demikian tentu sangat efektif dan membantu menjaga proses yang bersih, termasuk tidak memungkinkan peserta saling mencontek, karena soal yang diberikan antara komputer berbeda-beda. CAT yang dikembangkan oleh Badan Kepegwaian Negara (BKN) ini mempunyai dua puluh ribu bank soal, yang tentu saja lebih dari cukup untuk mengetes seluruh CPNS se-Indonesia. Sistem CAT itu, ditambah dengan pengawasan internal dan eksternal yang tetap akan dilakukan, insya Allah menambah bobot bersih sistem seleksi CPNS yang kami lakukan.

Selanjutnya, untuk siapapun yang masih coba-coba melakukan praktik menyimpang, apakah menitipkan calon melalui pengaruh kekuasaan, atau menyogok agar diterima, maka dapat kami pastikan calon yang bersangkutan akan kami gugurkan. Kalaupun calon itu sudah terlanjur diterima, tetapi kemudian terbukti ia lolos dengan cara menyogok, maka kami tidak segan-segan memberhentikannya dengan tidak hormat. Kepada oknum Kemenkumham yang menerima suap, maka tidak hanya kami akan berikan sanksi kepegawaian yang seberat mungkin, hingga pemecatan, tetapi jika terbukti ada unsur kriminal yang dilakukan, maka kamipun tidak segan-segan mendorong agar proses hukum pidananya dilakukan.

Terkait proses penempatan pasca penerimaan, saya akan mendorong agar dilakukan saja dengan sistem undian. Dengan model diundi demikian, menjadi fair bagi semua. Siapa yang akan mendapatkan tugas di kota ataupun pelosok akan ditentukan tanpa perlu mengeluarkan uang sogok sepeserpun.

Perbaikan yang mempersempit penyimpangan demikian tidak selalu mendapatkan dukungan. Komitmen untuk melakukan seleksi CPNS tanpa titipan, nihil setoran, masih juga menghadirkan resistensi. Tentunya ada saja kelompok yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka tentunya pihak-pihak yang selama ini menerima keuntungan dengan sistem seleksi yang lebih tidak fair dan kotor. Meskipun tidak banyak, kelompok demikian harus terus dikurangi dan dihilangkan dari posisi-posisi strategis, kecuali mereka mau berubah.

Fakta adanya kelompok resisten demikian juga saya terima melalui pesan BlackBerry. Sang informan mengatakan, “Saya sering sedih mendengar sebagian pegawai yang mengatakan sekarang kita tiarap saja dulu. Menunggu wakil menteri berhenti setahun lagi.” Pegawai yang lain mengatakan “Tahun depan baru saya akan mengikutkan anak saya dalam seleksi CPNS”. Mereka adalah sedikit pegawai Kumham yang tidak siap bersaing. Pola pikirnya masih mengharapkan anak pegawailah yang lebih pantas diterima. Padahal sistem yang kami bangun kelulusan ditentukan “bukan oleh anak siapa”, tetapi oleh “nilai tes berapa”. Kami meyakini, kelulusan berdasarkan hasil tes yang obyektif akan lebih fair bagi semua.

Kelulusan berdasarkan sistem rekrutmen yang bersih, akan menjadi proses awal yang krusial untuk hadirnya pegawai Kumham yang berintegritas, antipungli, antikorupsi. Itulah visi kami dalam seleksi 2012. Itu juga visi kami di tahun 2013 dan selanjutnya, seleksi: Calon Pegawai Nihil Setoran. Demi Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. Keep on fighting for the better Indonesia. (*)