Ekonomi dan Bisnis

Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur, Sri Mulyani Malah Tak Setuju dan Sarankan Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dana haji adalah dana umat yang secara rata-rata jemaah baru bisa menggunakan tujuh tahun kemudian

Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur, Sri Mulyani Malah Tak Setuju dan Sarankan Ini
KEMENAG.go.id
Menag Lukman Hakim Saifuddin menyapa salah seorang jemaah yang cukup tua saat melepas keloter 1 jemaah haji 1438H/2017m ke Tanah Suci. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur.

Sehingga, dana yang sudah terkumpul di Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPPKH) sebesar Rp 90 triliun, bisa digunakan untuk pembangunan negara sembari menunggu jemaah berangkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dana haji adalah dana umat yang secara rata-rata jemaah baru bisa menggunakan tujuh tahun kemudian atau lebih. Karena itu, Sri Mulyani menyarankan dana haji ditaruh di Surat Utang Negara.

"Salah satu yang aman adalah memberi SUN, dan SUN ada yang berbentuk syariah, yaitu Surat Berharga Syariah Negara," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Sri Mulyani menjamin dana tersebut tidak mengurangi jatah milik jemaah. Karena, lembaga pengelola bertugas agar uang tersebut dikelola sesuai kebutuhan lembaga tersebut.

"Pengelola dana haji adalah profesional, dan pemerintah mempunyai instrumen untuk menyerap itu," jelas Sri Mulyani.

Mantan Managing Director Bank Dunia ini menambahkan, semua pengelolaan dana haji akan memberikan manfaat secara tidak langsung, baik jemaah maupun masyarakat umum lainnya.

"Dana ini harus dikelola secara prudent dan akuntabel," tegas Sri Mulyani. (*)

Berita ini dipublikasikan wartakota.co.id dengan Judul "Sri Mulyani Sarankan Dana Haji Diinvestasikan ke Surat Utang Negara"

Editor: Didik Trio
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved