Kepala Disdik Batola Berharap Pemerintag Turunkan Passing Grade Guru Honorer K2, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Dinas Pendidikan Batola Sumarji berharap pemerintah pusat menurunkan passsing grade untuk guru honorer K-2, yakni menjadi di bawah 65 karena banyak guru honor K-2 yang mengikuti seleksi PPPK yang nilainya di bawah passing grade 65.

"Saat seleksi PPPK banyak guru honor K-2 yang nilainya di bawah passing grade 65, yakni 40 dan 45.Saya berharap pemerintah pusat menurunkan passsing grade untuk guru honorer K-2, yakni menjadi di bawah 65, agar bisa mengakomodir mereka yang nilainya di bawah," katanya.

Upaya pemerintah untuk menutup kekurangan pegawai dengan melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK), ternyata tak berlangsung mulus. Seperti halnya pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu, sebanyak 30 persen peserta tes PPPK tahap satu tidak memenuhi ambang batas kelulusan (passing grade).

Baca: 30 Persen Peserta Seleksi PPPK Tak Lulus Passing Grade, Pemprov Tunggu BPN, Ada Opsi Sistem Rangking

Baca: Deretan Foto & Video Pernikahan Syahrini dan Reino Barack di Masjid Camii, Ada Politisi & Pengusaha

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Bima Harya Wibisana saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

"Kira-kira 30 persen di bawah passing grade (batas kelulusan)," ujar Bima.

Bima mengatakan, BKN bakal mendiskusikan hal ini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kebijakan yang bakal diambil selanjutnya.

Jika ada jaminan bahwa kualitas pendidikan bisa tercapai dengan 70 persen peserta ujian yang berhasil mencapai passing grade, maka Bima bakal mengusulkan para peserta yang tidak lolos untuk mengikuti ujian pada gelombang selanjutnya.

Akan tetapi, jika jumlah 70 persen peserta yang lolos passing grade itu dinilai tak cukup, maka akan ada opsi lainnya. Misalnya, menggunakan metode pengurutan (ranking) atau penggunaan standar tambahan.
Contohnya, kata dia, peserta seleksi PPPK yang tidak lulus tetapi memiliki sertifikasi akan mendapat nilai tambah.

“Makanya ini harus didiskusikan dengan ketat dengan Kemendikbud. Karena ini berhubungan dengan kualitas pendidikan ke depan kalau semua diangkut,” kata Bima.

Baca: Serangan Buaya Mengganas, Dewan Kalteng Sarankan Kurangi Aktivitas di Sungai

Baca: 44 Pejabat Pemko Banjarmasin Dilantik, Ibnu Sina Sampaikan Pesan Ini ke Pejabat Baru

Secara nasional ada total 73.111 pegawai honorer K2 yang mengikuti ujian CPPPK pada 23 Februari dan 24 Februari 2019. Jumlah itu terdiri dari 56.273 guru, 2.994 dosen, 2.194 tenaga kesehatan, dan 11.695 penyuluh pertanian. Para peserta diwajibkan mengikuti tiga seleksi yakni administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara.

Sementara Panitia Pengadaan PPPK Tahap I Pemprov Kalsel tahun 2019 belum dapat merilis pengumuman, hasil seleksi mereka.

"Terkait hasil seleksi kompetensi dan wawancara PPPK Tahap I Pemprov Kalsel tahun 2019, kami masih menunggu penetapan dari BKN mengenai hasil seleksi kompetensi PPPK dan wawancara. Oleh karena itu, hingga saat ini Panitia Pengadaan PPPK Tahap I Pemprov Kalsel tahun 2019 belum dapat merilis pengumuman," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Perkasa Alam, Rabu (27/2).

Dikatakannya, jumlah peserta ada 50 dengan rincian satu tenaga kesehatan, 31 penyuluh pertanian, 18 tenaga guru. Meski dari BKN sudah menyebut 30 persen tidak memenuhi ambang batas kelulusan, pemprov Kalsel menunggu pengolahan nilai.

"Sementara kita tunggu hasil dari Kemendikbud dan pengolahan data nilai oleh BKN," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M Yusuf Effendi, mengatakan terkait PPPK itu proses dan mekanismenya hampir sama dengan CPNS. Ada passing grade yang terbaik itu yang diterima, mekanisme demikian jadi diharapkan kalau mereka itu hasil ranking posisi teratas gambarannya peserta itu pasti berkualitas.