Berita Banjar

Ancaman Sanksi Bagi PKL Pemurus yang Bandel, Pemkab Banjar Segera Lakukan Ini

Ancaman Sanksi Bagi PKL Pemurus yang Bandel, Pemkab Banjar Segera Lakukan Ini

Ancaman Sanksi Bagi PKL Pemurus yang Bandel, Pemkab Banjar Segera Lakukan Ini
banjarmasinpost.co.id/idda royani
DILEMA - Camat Kertakhanyar Harun Al Rasyid memaparkan permasalahan dan dilema penertiban PKL di Jalan Pemurus, Rabu (27/02/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar tak main-main menyikapi aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Jalan Pemurus, Kertakhanyar, yang bermuara di Jalan A Yani Kilometer 8.

Langkah khusus bakal segera dilakukan Pemkab Banjar hingga tindakan yustisia (penegakan hukum). "Sesuai hasil rapat institusi lintas sektor terkait hari ini, penertiban terhadap PKL yang beraktivitas di Jalan Pemurus tersebut akan dilakukan," tegas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banjar H Zainuddin, Selasa (05/03/2019).

Zainuddin memimpin langsung rapat terbatas yang berlangsung hingga siang tersebut di lantai 1 kantor Bupati Banjar di Jalan A Yani, Martapura. Sebelumnya saat menerima perwakilan pedagang Pasar Ahad, Kertakhanyar, pekan lalu, dirinya juga yang memimpin pertemuan mewakili Pemkab Banjar.

Ia mengatakan setelah dikaji secara seksama, regulasi yang ada saat ini telah cukup memadai untuk melakukan penertiban terhadap PKL Pemurus. "Sudah ada perda-nya yang mengatur tentang aktivitas pedagang. Selain itu dari sisi perhubungan juga bisa ditertibkan yakni dari aspek ketentuan perparkiran," tandasnya.

Baca: Sikap Pemkab Banjar Tindaklanjuti Aspirasi Pedagang Pasar Ahad, Ini yang Akan Dilakukan

Baca: SAKSIKAN! LIVE INDOSIAR - Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Piala Presiden 2019

Baca: Penjelasan Hasnuryadi Sulaiman Soal Jersey Barito Putera & Putus Hubungan dengan Umbro

Sekadar diketahui, pada pertemuan dengan perwakilan pedagang Pasar Ahad, pekan lalu, pihak muspika Kertakhanyar menyatakan kendala penertiban PKL Pemurus dikarenakan ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus. Terutama menyangkut aktivitas PKL yang menyewa halaman rumah warga untuk tempat berjualan.

Zainudin mengatakan dalam waktu segera Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bakal melayangkan surat pemberitahuan kepada para PKL Pemurus. Intinya, pemberitahuan tidak boleh beraktivitas di kawasan Jalan Pemurus. "Itu nanti ada tahapannya hingga tiga kali surat pemberitahuan. Jika misalnya tetap bandel, maka langkah yustisia akan diterapkan," tegas Zainuddin.

Penertiban PKL Pemurus, lanjutnya, bukan tanpa solusi. Telah disiapkan beberapa alternatif yang bisa digunakan sebagai tempat berjualan bagi kalangan PKL tersebut terutama di lantai dua Pasar Ahad.

"Selain itu ada dua lokasi alternatif lainnya yakni di dekat kantor partai politik dan di dekat dealer otomotif. Jaraknya agak jauh dari Pasar Ahad sehingga dampaknya juga tak seberapa. Ada tempat atau lahan lowong di dua tempat itu yang dimungkinkan bisa dimanfaatkan," sebut Zainuddin.

Kapan penertiban PKL Pemurus dilakukan? Zainuddin mengatakan secepatnya setelah momen haul ke-14 Guru Sekumpul pada 9-10 Maret nanti. Maklum menjelang haul akbar tersebut, semua pihak bahu-membahu membantu kelancaran pelaksanaannya.

Baca: Daftar Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Banjar Diliburkan Jelang Haul Guru Sekumpul 2019

Baca: Geger Nelayan Tanahlaut Tangkap Buaya Muara Sepanjang 2 Meter di Sungai Kintap, Ini Kisahnya

Sementara itu kalangan pedagang Pasar Ahad menyarankan agar penertiban PKL Pemurus lebih mudah dilaksanakan, tim penertiban mesti datang ke lokasi (Jalan Pemurus) lebih pagi sebelum para PKL berdatangan.

"Dulu cara seperti itu yang diterapkan Satpol Banjarmasin saat menertibkan PKL di kawasan Siring dan hasilnya efektif. Saat melihat banyak petugas berada di lokasi, otomatis PKL-nya balik kanan," cetus salah seorang pedagang Pasar Ahad.

(banjarmasinpost.co.id/ idda royani)

Penulis: Idda Royani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved