Pemilu 2019

KPU Imbau Parpol Peserta Pemilu Serahkan LPPDK Tepat Waktu, Jika Tidak Begini Konsekuensinya

Hari pertama dibuka, KPU Kota Banjarmasin sudah menerima satu LPPDK dari Partai Nasdem sebagai peserta Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin.

KPU Imbau Parpol Peserta Pemilu Serahkan LPPDK Tepat Waktu, Jika Tidak Begini Konsekuensinya
(banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)
Heri Wijaya, Komisioner KPU Kota Banjarmasin menunjukkan tanda terima LPPDK dari Parpol peserta Pemilu 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia termasuk KPU Kota Banjarmasin mulai menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hari ini, Jumat (26/4/2019).

Hari pertama dibuka, KPU Kota Banjarmasin sudah menerima satu LPPDK dari Partai Nasdem sebagai peserta Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin.

Dijelaskan Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Heri Wijaya, LPPDK Partai berbendera biru tersebut diterima Sekretariat KPU Kota Banjarmasin Jumat (26/4/2019) siang.

Baca: Thanos Bisa Menghapus Hasil Pencarian Google, Tap Sarung Tangan Gauntlet Seperti Avengers: Endgame

Baca: Inflasi Lamban Teratasi, Sudah Saatnya Kalsel Punya Perusda Khusus Perdagangan Sembako 

Baca: Perlakuan Pembunuh pada Ahmad Dhani Diungkap Putra Maia Estianty, Suami Mulan Jameela Lakukan Ini

Baca: Gading Marten Singgung Soal Kasur Setelah Bercerai dengan Gisella Anastasia, Ungkap Prioritasnya

Heri menghimbau para partai politik peserta Pemilu 2019 lainnya untuk juga segera menyerahkan LPPDK masing-masing ke KPU Kota Banjarmasin hingga paling lambat Rabu (1/5/2019).

Sebab jika terlambat atau tidak menyerahkan LPPDK, partai politik bersangkutan akan terganjal di sisi administrasi jika kadernya menjadi calon terpilih.

"Dari sisi administrasi tidak bisa ditetapkan jadi calon terpilih kalau Parpolnya tidak serahkan LPPDK," kata Heri.

Selanjutnya KPU Kota Banjarmasin akan menyerahkan LPPDK dari seluruh partai politik peserta Pemilu ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kantor Akuntan Publik.

Ia menjelaskan, dalam hal ini KPU hanya berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan format LPPDK yang diisi sendiri oleh partai politik peserta Pemilu.

Sedangkan untuk proses pencocokan, pemeriksaan dan penilaian layak atau tidaknya serta kejanggalan hingga klarifikasi ke partai politik yang bersangkutan dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Akuntan Publik.

"Kalau menilai misalnya APK nya banyak sekali tapi yang dilaporkan sedikit dan dinilai tidak sesuai nah ini akuntan Publik yang akan lakukan, bukan kami," kata Heri.

Baca: Ramalan Percintaan Zodiak Hari Sabtu 27 April 2019, Nasib Pisces karena Melamun dan Perbedaan Aries

Baca: FDJ Renny Bahagia Bakal Tampil Di Kuala Lumpur, Ini Ungkapan Perasaanya

Hal yang dilaporkan menurut Heri yaitu termasuk pula penggunaan dana kampanye termasuk pengeluaran barang dan jasa selama kampanye yang dicatat dan diserahkan beserta bukti transaksi atau nota pembelian.

Dalam LPPDK memuat laporan-laporan tadi yang dilakukan partai politik sejak tiga hari setelah penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 hingga Kamis (25/4/2019) sebagai hari terakhir tutup buku. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved