Ibu Kota Pindah, Bappenas Sebut Jakarta Makin Bersaing dengan Kota-kota Besar di ASEAN

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kekhawatiran pemindahan ibu kota pemerintahan RI dari DKI Jakarta ke luar pulau Jawa bakal berpengaruh terhadap pertumbuhan di Jakarta ditepis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebaliknya Bappenas meyakini pemindahan ibu kota akan meningkatkan potensi Jakarta sebagai pusat bisnis, keuangan dan perdagangan.

"Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura,"kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Senin, (13/5/2019).

Ia beralasan, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen. Sementara sektor swasta mendominasi, jadi motor penggerak perekonomian Jakarta kali ini.

Baca: Diprediksi 50 PSK di Banjarbaru Tak Andalkan Michat, Maret 2019 Terdeteksi 11 Pasien Baru HIV AIDS

Baca: Wakil III Galuh HST Ini Harus Pintar Atur Waktu, Menyeimbangkan Antara Kuliah dan Kegiatan

Baca: Buka Puasa Sepuasnya,Malah Bisa Dapat Kupon Doorprize di GSign Hotel Banjarmasin

"Selain itu pemerintahan Jakarta akan tetap di Jakarta. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap tinggi karena digerakkan oleh sektor swasta, dan penduduknya yang pindah cuma 1,5 juta orang. Sementara Jakarta itu penduduknya 10,3 juta orang kemudian kalau Jabodetabek itu hampir 25 juta, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," ujar Bambang.

Tak hanya itu, Bambang pun meyakini pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta. Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP). Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan.

Bambang menilai, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara.

"Sekarang ini kan (Jakarta) hanya menjadi pusat di Indonesia aja," ujar dia.

Sementara jika rencana pemindahan ibu kota sudah terealisasi, daerah-daerah yang berada di sekeliling ibu kota baru bisa turut mendapatkan imbas kondisi perekonomian yang lebih baik.

Hal tersebut diharapkan juga terjadi di tingkat nasional. Sebab, lokasi ibu kota baru yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah membuat rentang kendali pemerintahan yang akan lebih efisien dibandingkan Jakarta yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, Implikasi hukum jika pemindahan Ibu Kota dilakukan adalah status DKI sebagai daerah khusus ibu kota akan berubah pastinya. Jadi, UU tentang DKI harus diubah karena bukan lagi daerah khusus ibu kota kan.

Baca: Syarat Opick Bisa Menyimpan Rambut Nabi Muhammad SAW, Ada Hukuman Jika Melanggar

Baca: Hasil UNBK SMA Mengalami Kenaikan, tapi Menyisakan Catatan ini

Perubahan penyelenggaraan pemerintah akan terjadi sebagai bentuk konsekuensi hilangnya status DKI dari Jakata. Jakarta Tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta tak ubahnya akan berstatus sama seperti provinsi-provinsi lainnya, misalnya Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan sebagainya.

Namun, bisa saja status daerah khusus tetap disandang oleh Jakarta apabila pemerintah memutuskan untuk memberinya sebagai daerah dengan kekhususan baru.

"Kalau pemerintah mau menentukan Jakarta sebagai daerah khusus lain ya bisa saja. Soalnya di Indonesia ada daerah khusus, ada juga daerah istimewa, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua," ujar Refly.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura

(Penulis : Mutia Fauzia)