Fikry Sentil Mantan Pejabat Belum Kembalikan Sepeda Motor Dinas

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN -  Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kesulitan melakukan inventarisasi aset daerah, khususnya kendaraan roda dua.

Masalahnya, sebagian besar penggunanya tak lagi bertugas di kantor yang bersangkutan karena  tak lagi menjabat.

Untuk itu, Bupati HSS H Achmad Fikry menyentil pejabat bersangkutan agar bertanggungjawab terhadap asset bersangkutan, dengan mengembalikannya ke pemerintah daerah.

 “Karena barang itu adalah asset pemerintah daerah. Bukan milik pribadi. Semestinya kalau sudah tak duduk lagi di jabatan bersangkutan, asset itu segera dikembalikan. Sebab statusnya hanya pinjam pakai,”ungkapnya memberikan peringatan, saat memberikan sambutan usai  melantik dan mengambil sumpah pejabat di lingkup bidang pendidian dan kesehatan, Kamis 27 JUni lalu di Pendopo Kabupaten.

Baca: Peringatan Doddy Sudrajat ke Vanessa Angel yang Bebas Setelah Sempat Terjerat Kasus Prostitusi Artis

Baca: Hari Bhayangkara, Kapolres Tapin Beri Penghargaan 34 Personel

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar Badak Lampung vs Bali United di Liga 1 2019, Cek Link Vidio.com

Baca: Hasil Akhir Persib Bandung vs Bhayangkara FC : Skor Akhir 1-2, Sang Mantan Berikan Kekalahan Pertama

 Terkait belum dikembalikannya asset daerah tersebut, Kepala Bagian Umum Pemkab HSS, Syaipul Bahri, yang dikonfirmasin banjarmasinpost.co.id, Minggu (30/6/2019) mengakui ada tiga unit endaraan bermotor yang keberadaannya masih ditelusuri.

Mereka yang belum mengembalikan tersebut, adalah pejabat yang telah pensiun serta pejabat yang meminjam pakaikan ke instansi lain.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita menyelesaikannya sesuai instruksi Bupati, melalui pendekatan,”kata Syaipul.

 Sementara, terkait mutasi dan promosi dilakukan terhadap pejabat antara lain

pengawas, kepala sekolah dan pejabat fungsional lainnya. Bupati HSS H  Achmad Fikry menyampaikan  para pejabat dan PNS yang dilantik merupakan orang-orang pilihan yang sudah melalui proses pertimbangan cukup matang. 

 "Saya menginginkan orang yang mau dan mampu bekerja. Bukan hanya pandai berwacana. Wacana tetap perlu, tapi yang jauh lebih penting bagaimana pejabat bersangkutan mengerjakan apa yang diwacanakannya. Karena tantangan dalam bekerja tentu lebih berat. Apalagi dengan keterbatasan anggaran, SDM dan peralatan yang tersedia," katanya.

 Disebutkan, dalam penempatan pejabat, pihaknya mempertimbangkan segala aspek, yaitu menempatkan seseorang agar pada posisinya sesuai kompetensinya.

Baca: Saingan Luna Maya untuk Jalin Hubungan dengan Faisal Nasimuddin, Dina Albens Tak Kalah Cantik

Baca: Jembatan Sungai Lulut Bulan Depan Mulai Dibangun, Nilai Proyek Capai Rp 19,5 Miliar

Baca: LINK Live Streaming Trans7 MotoGP Belanda 2019, Dimulai Siaran Langsung Trans 7 Race Moto2 di Assen

“Terlebih para pejabat administrator,”tambah Fikry. Adapun mereka yang dimutasi untuk jabatan baru, berdasarkan informasi  Kepala BKD & Diklat HSS, H Zulkifli, terdiri  11 orang di Dinas Kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Daha Sejahtera dan Puskesmas.

 Selanjutnya,  80 orang untuk pejabat di Dinas Pendidikan  yang terdiri Kepala Sekolah TK/ SDN, 32 orang untuk jabatan fungsional tertentu , yang terdiri guru, bidan, dokter, radiografer, sanitarian dan beberapa orang yang untuk pertama kali diangkat menjadi PNS hingga seluruhnya, 123 orang.

Pengambilan sumpah disaksikan dua rohaniawan, yaitu untuk mereka yang beragama Islam dan Kristen. Turut hadir dalam Wakil Bupati Syamsuri Arsyad,Sekretaris Daerah M Noor, serta para kepala dinas/badan dan Kantor. (banjarmasinpost.co.id/hanani)