Gang Dolly Ditutup PSK Dapat Santunan Rp 5 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini merencanakan akan menutup lokalisasi Jarak yang di dalamnya selama ini terdapat Gang Dolly.

Perlu diketahui, Gang Dolly mencakup RW 12 hingga RW 16 dan hanya sepanjang 150 meter persegi. Di lokasi ini hanya terdapat 55 wisma dengan sekitar 530 orang pekerja seks komersial (PSK).

Bila digabungkan dengan jumlah PSK yang berada di Jarak, jumlahnya mencapai sekitar  2500 orang PSK. Bila Tri Risma Harini berhasil merealisasikan wacana penutupan tersebut, maka bisa dipastikan para PSK tersebut akan kehilangan ‘mata pencariannya’.

Menanggapi fenomena ini, Dosen Administrasi Publik Universitas Dr. Soetomo, Dr. Ulul Albab MS., mengatakan, pemerintah terlalu lembek dalam menangani masalah pelacuran ini. Faktanya, kata Ulul, meskipun ada solusi pemberian santunan masih banyak penjaja seks yang kembali meneruskan pekerjaannya setelah uang santunan tersebut habis.

“Ini kan artinya, terminology yang diambil oleh pemerintah tidak tepat. Pemerintah telah salah menganggap bahwa para pelacur ini adalah golongan orang miskin. Pelacuran masuk golongan penyakit masyarakat, sama seperti perjudian,” tegas Ulul.

Lebih jauh Ulul menekankan,  pemerintah harus bisa membedakan mana penyakit masyarakat dan mana masyarakat yang tidak berdaya. Menurutnya, pelacuran termasuk tindakan kejahatan.

“Kalau orang miskin boleh kita kasih santunan, nah kalau kejahatan, misalnya maling, masa diberi santunan” ujar mantan Rektor Unitomo ini dengan dialek khas Surabaya.

Bila diasumsikan, Lokalisasi Jarak dan Gang Dolly mempunyai penjaja seks sekitar 2500 PSK, bila dijumlahkan dengan santunan sebesar 5 juta rupiah/PSK maka dibutuhkan anggaran sebesar 12-13 miliar.

“Jumlah itu hanya untuk satu lokalisasi di Surabaya, begitu besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk satu provinsi. Pemerintah jangan sampai berbuat tidak adil, karena masih banyak orang miskin ‘sehat’ yang perlu diberi santunan,” paparnya.

Menurut Ulul, bila lokalisasi bertujuan untuk penyuluhan dan penyembuhan tidak jadi persoalan bila pemerintah mengeluarkan anggaran besar.

“Kalau tujuannya untuk mencari keuntungan, diberantas sajalah. Kok yang kelihatan, pemerintah lebih sayang sama PSK dibanding orang miskin,” tandasnya.