“Super” Parpol

MA sebagaimana digambarkan lahir atas proses yang tak lepas dari peran parpol, hal yang jauh lebih jelas terlihat di DPR dan Presiden yang mesti dicalonkan oleh parpol dalam Pemilu. Dengan demikian, sembilan hakim MK adalah kompromi kehendak parpol-parpol yang berdiaspora di MA, DPR dan Presiden. Lalu apa lagi yang tak terkontrol oleh parpol? Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) proses pembentukanya pimpinannya diawalai oleh seleksi dan dipilih oleh DPR.

Proses yang jelas melibatkan pula parpol di dalamnya. Tak heran beberapa pimpinan BPK kini tak lain adalah mantan petinggi parpol-parpol dan anggota DPR.

Jika parpol nyatanya sangat “Super”, apakah kita masih punya pilihan untuk tak mempedulikan parpol atau membiarkannya “sakit”, sementara sadar atau tidak hampir seluruh denyut nadi tata kelola negara ini kita telah serahkan pada mekanisme demokrasi, dimana parpol menjadi pemeran utama, penulis skenario, bahkan sutradaranya. Wallahu’alam (*)