Jalan Panjang Amerika Menghapus Paranoia terhadap Muslim

"Ini kali kami bisa bertemu dan nyaman duduk bersama mereka," kata Ahmad Jaber, yang tahun lalu mengundurkan diri dari dewan penasihat Muslim di NYPD sebagai bentuk protes atas taktik pengawasan itu. "Ini rezim baru, dan mereka bersedia duduk bersama masyarakat, mendengarkan keprihatinan warga."

Dalam praktiknya, Unit Demografi ini melakukan pengumpulan data yang meluas. Ada informan menyusup ke komunitas mahasiswa Muslim untuk mencatat nama, nomor telepon, dan alamat mereka. Lalu para agen itu pun menganalisis situs perguruan tinggi dan grup e-mail untuk mengawasi sarjana Muslim ataupun peserta kuliah yang mereka bawakan.

Selama program tersebut, kepolisian pun memberi label untuk masjid sebagai "perusahaan terorisme", yang memungkinkan polisi mengumpulkan nomor pelat kendaraan setiap mobil yang parkir di lingkungan masjid, merekam jemaah yang datang dan pergi, mencatat khotbah, dan lagi-lagi menyusupkan informan yang dilengkapi dengan mikrofon tersembunyi.

Namun, menghapus paranoia atas Muslim di negara yang terluka oleh serangan 11 September 2001 dengan tuduhan kepada segelintir Muslim sebagai pelakunya ini tidaklah mudah. Mantan Komisaris Polisi, Raymond W Kelly, misalnya, berpendapat bahwa program pemantauan itu sah untuk melindungi kotanya dari serangan teroris.

Bulan lalu, pengadilan di New Jersey juga menolak gugatan atas program pengawasan yang serupa dengan praktik di NYPD. Pengadilan ini menyatakan, komunitas Muslim tak dapat membuktikan bahwa mereka mendapatkan kerugian karena program pengawasan itu.

Dua tuntutan lain masih menghadang praktik pengawasan atas Muslim ini. Salah satu gugatan menggunakan preseden—putusan hukum yang dapat menjadi rujukan dalam sistem peradilan Amerika Serikat—terkait kasus hak-hak sipil dalam perkara pengawasan kepolisian terhadap mahasiswa pada era 1960-1970-an.

Martin Stolar, salah satu pengacara penggugat, berpendapat bahwa pengawasan setelah peristiwa 9/11 melanggar peradilan dalam perkara yang dirujuk sebagai preseden itu. Atas rujukan preseden tersebut, hakim belum menentukan sikap.

Investigasi AP

Pada 23 Agustus 2011, AP mulai memunculkan investigasi soal penyusupan dan pengawasan petugas NYPD ke komunitas Muslim yang membuat "peta teroris". AP mengatakan, hasil investigasinya mendapatkan bahwa pengawasan oleh NYPD itu benar-benar karena alasan etnis atau keyakinannya, bukan karena ada tuduhan atau dugaan kejahatan yang sudah lebih dulu ada.

AP pun gamblang mengungkap keterlibatan CIA dalam praktik pengawasan tersebut. Berdasarkan aturan hukum Amerika, CIA dilarang memata-matai warga negara Amerika. Namun, lembaga ini kemudian menjadikan kepolisian sebagai semacam "kaki tangan" mengawasi warga Amerika, yang secara khusus adalah Muslim.

Pada 26 Oktober 2011, AP mengungkapkan bahwa para Muslim yang mengubah namanya untuk terdengar lebih mendekati nama tradisional Amerika, atau sebaliknya orang Amerika yang mengubah namanya dengan mengadopsi nama Arab untuk menunjukkan perubahan keyakinan sebagai Muslim, kerap kali menjadi menjalani penyidikan oleh Unit Demografi, dan nama mereka masuk dalam semacam katalog unit itu, berdasarkan dokumen yang didapatkan AP.

Lalu, pada 22 Februari 2012, AP memublikasikan bahwa demi menyusun daftar nama Muslim tersebut, NYPD memperluas kegiatan mata-matanya hingga ke Newark, New Jersey, berdasarkan dokumen yang diperoleh AP . Dalam dokumen itu jelas dinyatakan tak ada tuduhan awal apa pun untuk Muslim di wilayah ini, tetapi polisi mengumpulkan beragam foto dan data perorangan ataupun bisnis Muslim, serta melabeli 16 masjid sebagai institusi Muslim.

Mengutip kata-kata Stolar seperti dimuat di New York Times, ada satu pertanyaan besar yang menanti setelah satu langkah penonaktifan Unit Demografi NYPD ini. Pertanyaan itu adalah, apakah program ini ditutup hanya untuk berganti nama dan pengawasan terus terjadi, ataukah benar-benar praktik pengawasan menggunakan pola stereotip tersebut sudah benar-benar usai. Kita lihat saja....