Politisi, Ilmuwan, dan Sufi

Oleh: Mujiburrahman

“KALAU mau yang netral, tonton saja saluran televisi Toshiba, Sony, Samsung atau LG,” canda seorang kawan.

Ia kesal merasakan keberpihakan banyak media cetak dan elektronik dalam pilpres kali ini. Netralitas para ilmuwan/peneliti juga dipertanyakan. Lembaga survei-lembaga survei yang melakukan hitung cepat malah menimbulkan kontroversi. Sebagian memenangkan calon sini, sebagian lagi calon sana.

Kita tampaknya benar-benar sudah menjadi posmodernis-relativis. Tak ada lagi Kebenaran (‘K’ besar). Yang ada hanyalah versi-versi tentang kebenaran.

Kebenaran seolah menjadi subjektif, tergantung siapa yang mengatakannya, dan tali-temali kekuasaan di belakangnya. Kebenaran dihadirkan dengan simbol-simbol, yang terbuka untuk dimaknai apa saja, oleh siapa saja. Tak ada yang pasti. Semua nisbi.

Tetapi, jika semuanya benar, lantas mana yang harus kita pegangi? Bukankah harus ada yang menang dan yang kalah? Padahal, orang tak bisa berlama-lama dalam keraguan tanpa kepastian.

Untung saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cepat memberi jawaban. Hitungan yang menentukan adalah ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 22 Juli 2014 nanti. Inilah kebenaran yang bisa dipegang semua pihak.

Namun, keraguan kembali menyeruak. Isu tentang kecurangan pihak lawan bertebaran di media jejaring sosial. Konon, suara sini dipangkas, suara sana digelembungkan.

Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi bahkan mengatakan, jika hasil hitungan KPU nanti bertentangan dengan hasil hitung cepat lembaganya, maka yang salah adalah KPU. Artinya, di situ ada kecurangan.

Menurut Ketua Forum Rektor Indonesia, Laode M Kamaluddin, pernyataan Burhanuddin Muhtadi itu tidak sesuai kaidah akademik.              Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menilai, pernyataan itu seolah mau menyaingi Tuhan.         Tetapi Ketua KPU, Husni Kamil Malik, justru mengatakan, hasil hitungan KPU nanti belum tentu mutlak. Jika keberatan, orang bisa menggugat ke MK.

Mengapa bisa kacau begini? Mungkin karena nalar ilmiah sudah bercampur baur dengan nalar politik. Nalar ilmiah adalah benar-salah, sedangkan nalar politik adalah menang-kalah.

Secara ilmiah, hasil penelitian harus diungkapkan apa adanya, meskipun menunjukkan kekalahan pihak sponsor. Sebaliknya, bagi politisi, yang penting menang, tak peduli benar atau salah. Yang ideal tentu, benar dan menang.

Kebenaran ilmiah sebenarnya memiliki dasar yang cukup kuat, yaitu sesuai dengan akal (rasional) dan didukung fakta-fakta lapangan (empiris).

Namun, karena kemampuan akal dan indera manusia terbatas, maka kebenaran ilmiah tidak pernah mutlak. Paling banter, kebenarannya setingkat kemungkinan besar (probabilitas). Karena itu, wajar saja jika temuan ilmiah seperti hasil survei, kemudian terbukti salah.

Lantas, adakah kebenaran mutlak? Bagi kaum beriman, kebenaran mutlak itu ada, yaitu kebenaran dari Tuhan. Dalam Islam, Tuhan sendiri disebut al-Haqq, Mahabenar dan Mahanyata.